Malang, NU Online Jatim
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang menggelar stadium general yang bertajuk ‘Insersi Nilai Wasathiyah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam’, Kamis (23/02/2023).
Rektor UIN Malang Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA mengajak seluruh mahasiswa program pascasarjana harus berpikir kritis dan analitis, serta berfikir koheren runtut dan nyambung. Untuk itu, setiap mahasiswa harus belajar ilmu filsafat sebagai alat cara berfikir mendalam yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
"Karena untuk bisa berpikir kritis, keilmuannya harus dikuasai," ujarnya.
Menurutnya, minimal dua bahasa asing harus dikuasai, yakni Bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab bisa digunakan untuk menelaah kitab kuning yang berbahasa Arab, begitu juga dengan sumber ilmu yang termaktub dalam Al-Quran.
"Untuk menggali rahasia yang terkandung dalam Al-Qur’an dibutuhkan kemampuan Bahasa Arab yang baik beserta ilmu alatnya," terangnya.
Dosen dan mahasiswa pascasarjana harus mengembangkan keilmuan yang terintegrasi sesuai dengan disiplin dan keilmuannya masing-masing, yaitu memadukan ilmu sains dan Islam.
Sementara Drs. Basri, MA., PhD membuka langsung kegiatan stadium general kali ini menjelaskan tentang dunia akademis saat ini yang telah mengalami pergeseran menuju pragmatis. Banyak mahasiswa yang menulis hanya tinggal copy paste saja tanpa proses baca dan telaah secara mendalam.
"Untuk itu, dengan adanya stadium general ini diharapkan bisa menjembatani para mahasiswa dalam membangun tradisi akademik untuk membaca, mengkaji dan menulis," ungkapnya.
Sehingga, ke depan para mahasiswa program Pascasarjana UIN Malang bisa membangun paradigma baru yang bisa dikontribusikan di dunia pendidikan.
Sementara itu, Narasumber Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Dr. H. Ahmad zainul Hamdi, M.Ag menjelaskan persoalan kebijakan dan moderasi beragama. Sebagai negara demokrasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa ada intervensi.
"Secara politik, Indonesia ikut memfasilitasi kehidupan keberagamaan bagi warga negaranya," paparnya.
Dari persoalan inilah, Kemenag RI diberi mandat untuk menekan kebencian antara umat beragama dengan memberikan pemahaman yang utuh terhadap konsep moderasi beragama ini. Penguatan dan pemahaman moderasi beragama secara utuh bagi warga negara Indonesia sangat dibutuhkan agar kehidupan antar umat beragama bisa hidup damai.
Moderasi beragama ini jelas menjadi kebijakan politik, karena Kemenag mendapatkan mandat untuk menekan munculnya faham radikal. Moderasi beragama itu sebagai pola cara berfikir dan sikap beragama di ruang publik sehingga moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragaman.
