Surabaya, NU Online Jatim
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Sosialisasi Proses dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik bagi sivitas akademik. Agenda tersebut dipusatkan di Auditorium Lantai 9 Gedung Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP), Surabaya, Selasa (07/11/2023).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Sedikitnya 346 peserta mengikuti agenda tersebut. Mereka terdiri dari dekan, direktur, kepala lembaga, kepala unit pelaksana teknis atau ULT, serta jajaran pejabat lain selingkung Unesa.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan Unesa, Dr Sulaksono MH menuturkan, Unesa sudah merencanakan untuk mengimplementasikan tanda tangan digital.
“Untuk itu dengan kehadiran BSrE dapat mempercepat rencana yang telah dipersiapkan. Kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat apa yang diharapkan oleh kita semua,” ucapnya dilansir dari laman resmi Unesa, Rabu (08/11/2023).
Sementara Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha, Dr Bachtiar Syaiful Bachri MPd menjelaskan, Unesa PTN-BH perlu melakukan percepatan untuk meningkatkan kualitas layanan kampus, salah satunya dengan mempercepat adanya tanda tangan digital.
Tanda tangan atau tertanda (TTD) digital, lanjutnya, bukan hanya untuk mempercepat persuratan saja, melainkan banyak faktor yang membuatnya penting untuk dilakukan di Unesa, seperti untuk keabsahan dokumen dan legalitas.
“Ini dilakukan untuk lembaga yang memiliki kepentingan dengan surat yang kami sebarkan,” ucapnya.
Sebagai narasumber, Kepala Seksi Pemenuhan Teknik Sistem Sertifikasi Elektronik BsrE, Tetra Widianto SST MKom memberikan materi mengenai cara pendaftaran hingga penggunaan tanda tangan digital pada dokumen.
Pada tahap awal harus mendaftar di Kominfo, setelah itu melakukan verifikasi dengan memasukkan NIP bagi ASN atau NIK bagi warga sipil. Setelah itu dilanjutkan pada tahap penerbitan akun tanda tangan elektronik.
“Setelah melakukan pendaftaran, peserta yang lolos mendapatkan kode sebagai passphrase yang menjadi kunci dalam membuat tanda tangan elektronik,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanda tangan elektronik ini dilakukan secara digital sehingga dokumen yang dapat ditambahkan tanda tangan digital tidak bisa berupa dokumen cetak. Dokumen yang telah dibubuhkan tanda tangan elektronik dapat di cek keasliannya.
Jika terdapat pemalsuan dalam dokumen tersebut maka ada tanda yang menunjukkan di bagian mana perubahan dalam dokumen. “Verifikasi pada pemalsuan dokumen akan jauh lebih cepat dibanding dengan cara konvensional,” tegasnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab kepada tim BSrE yang terdiri dari Tetra Widianto dan Amalia Fitri Kurnia Dewi, S.Tr.MP selaku Sandiman Ahli Pertama BSrE, dan Mohammad Iqbal selaku staf BSrE.
