Surabaya, NU Online Jatim
Sudah beberapa hari pemerintah melakukan vaksinasi, dimulai dari Presiden Joko widodo, pejabat kepemerintahan, dan artis. Sebelumnya bermacam tanggapan dan komentar terkait ke halalan vaksin yang diprogrmankan pemerintah. Dan berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama memperbolehkan vaksinasi direalisasikan.
Ustadz Ma’ruf Khozin menerangkan kalau ijtihad zaman dahulu dan sekarang berbeda. Selain itu, ijtihad adalah untuk mengamalkan amalan atau hukum yang tidak ada sebelumnya.
“Sedikit kita gambarkan, ketika para imam menentukan ijtihad dalam mazhabnya itu, maka kemudian kita bisa mengamalkan hari ini,” katanya.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aswaja NU Center Jawa Timur, Jumat (15/01/2021) di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
Alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri ini memberikan contoh yang sesuai dengan kejadian di Indonesia. Terkait virus Corona yang masih menyebar dan sesuai musyawarah ulama akan terlaksananya vaksinasi yang berstatus halal sebagai salah satu solusinya.
“Contoh adalah vaksinasi yang tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada bagaimana upaya kita menghindarkan dari penyakit, tetapi para ulama berijtihad dan ini ditetapkan dalam mazhab mereka,” tuturnya.
Dirinya memaparkan surat Al-Baqarah yang menuturkan supaya tidak membiarkan manusia terpapar penyakit, khususnya sekarang yang sedang pandemi agar divaksinasi.
“Ayat ini menjelaskan janganlah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan, ke dalam penyakit, ke dalam hal-hal yang bahayakan tubuh,” urai dia.
Ustadz Ma’ruf Khozin menegaskan, dari dasar utama umat Islam, vaksin diharapkan menjadi jalan keluar yang solutif untuk menyelesaikan permasalahan pandemi. Agar kekebalan tubuh semakin meningkat dan tidak terpapar virus Corona.
“Menurut para ulama, ayat ini sebagai perlindungan agar kita tidak mudah sakit, agar tidak mudah tertular penyakit yang lain,” katanya. Di antara upaya adalah vaksin dan memperkuat kekebalan tubuh dengan obat ataupun yang lain, lanjutnya.
Dari keputusan MUI dan Badan Pengawas Makanan (BPOM) sudah melegalkan status vaksin di Indonesia agar bisa segera dilakukan vaksinasi.
“Dan alhamdulillah, di negeri kita telah mendapatkan keabsahan dari MUI BPOM dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Editor: Syaifullah
