Sidoarjo, NU Online Jatim
Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Sidoarjo juga menyatakan sikap menolak kebijakan impor beras satu juta ton yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah. Alasannya sama dengan LPPNU kabupaten/kota lain di Jawa Timur: harga gabah bakal anjlok dan itu merugikan petani.
“Kami keberatan karena sangat merugikan petani dan kalau sudah impor kan harga jual turun, belum impor saja harga HPP pemerintah selalu di bawah harga pasar. Harga gabah juga akan jatuh, apalagi musim hujan gini biasanya kualitas gabah kurang baik dan harga bisa lebih jatuh lagi,” kata Ketua PC LPPNU Sidoarjo, Supriyono, kepada NU Online Jatim, Kamis (18/03/2021).
Ia menambahkan, selama ini Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu membeli gabah dari petani karena patokan yang dipakai Bulog ialah harga pokok penjualan. Sementara di tingkat petani yang berlaku adalah harga pasar. Itu sebabnya antara pemerintah dengan kepentingan petani acap kali tidak pernah sinkron.
“Harapan kami pemerintah membatalkan rencana itu. Pemerintah sebenarnya bisa melakukan sistem subsidi silang, misalnya, di suatu daerah ada over suplai beras bisa dikirim ke daerah lain yang kekurangan. Mestinya ada subsidi harga panen terhadap Bulog itu sehingga petani diuntungkan, pemerintah malah akan melakukan impor beras besar-besaran,” kata Supriyono.
Hal sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Kecamatan Sukodono, Sunyoto. Ia juga mengaku keberatan dengan kebijakan impor beras satu juta ton oleh pemerintah. Menurutnya, petani masih mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri, bahkan bisa surplus apabila diatur/dikelola dengan benar.
“Pemerintah harus hadir untuk menstabilkan harga gabah saat panen raya, karena biasanya permainan tengkulak sering terjadi di saat panen,” ujar pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Jumputrejo itu.
Editor: Nur Faishal
