Pasuruan, NU Online Jatim
Penolakan terhadap rencana impor beras satu juta ton terus menuai penolakan. Kali ini, KH Hasan Gholib, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Pasuruan angkat bicara menyatakan dengan tegas menolak rencana impor beras tersebut.
"Sekarang memasuki musim panen padi, baik lahan sawah irigasi teknis maupun lahan padi tadah hujan. Pemerintah mestinya memaksimalkan serapan gabah petani melalui lembaga yang ada," ujarnya saat ditemui di kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pohjentrek, Selasa (16/03/2021).
Ia mengatakan, pihaknya keberatan dengan rencana impor beras tersebut. "Saya keberatan dengan impor beras. LPPNU Kabupaten Pasuruan satu suara dengan LPPNU Jawa Timur menolak rencana tersebut. Jelas merugikan para petani. Kami, akan mengirimkan surat keberatan," lanjut salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan tersebut.
Mas Hasan, sapaan akrabnya, apabila nantinya rencana impor beras resmi dibatalkan, LPPNU siap mensuplai kebutuhan beras. Khususnya di Pasuruan dan sekitar wilayah Jawa Timur. "Kami, NU, siap memenuhi kebutuhan beras Indonesia," pungkas Alumni Pondok Pesantren Ploso, Kediri tersebut.
Senada dengan itu, Sahla, selaku petani padi asal kecamatan Grati mengatakan, dirinya dirugikan atas rencana impor beras tersebut. Ia berharap pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga para petani dapat memperolah keuntungan yang lebih baik.
"Harga gabah sekarang saja masih rendah, impor beras. Itu jelas akan merugikan kami, bikin harga gabah semakin anjlok," ujarnya.
Ia meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras tersebut. "Mohon, gagalkan impor beras. Banyak-banyak serap gabah kami dan naikkan harga gabah," pungkas Alumnus Miftahul Ulum Al-Khoiriyah, Kalipang, Tegalan 1 Grati Kabupaten Pasuruan tersebut.
Editor: Romza
