Ponorogo, NU Online Jatim
Kabar rencana impor satu juta ton beras oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Maret 2021 ini membuat para petani di Kabupaten Ponorogo bersedih. Bulan Maret ini sudah memasuki masa panen petani di Kabupaten Ponorogo. Sementara harga jual gabah melaju turun seiring kabar rencana impor beras.
Sani, salah satu petani di Desa Bedingin Kecamatan Sambit mengaku kesulitan untuk menjual gabah hasil panennya. Gabahnya kini hanya tinggal 6 karung, namun masih bingung hendak dijual kemana.
"Ini kan, ya karena tengkulak tidak mau membeli. Katanya, stok di gudang gabah masih melimpah," kata Sani kepada Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Ponorogo saat berkunjung ke beberapa Kelompok Tani di Ponorogo, Ahad (14/03/2021).
Di tempat lain, tepatnya di Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon, petani mengaku heran dengan rencana impor beras. Sebab, hasil panen petani lokal masih melimpah. "Gimana ini mas, harga pupuk non subsidi mahal, kesulitannya petani apa tidak disadari pemerintah," keluh Lamuji, salah satu petani setempat.
Kesulitan petani dalam menjual gabah membuat PC LPPNU Ponorogo menyayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada petani.
"Ketika masa tanam, petani kesulitan pupuk. Lah, ini di musim panen harga (gabah) turun," ucap Ahmad Syarbini, Ketua PC LPPNU Ponorogo.
Menurut Gus Ahmad, apabila pemerintah berpihak kepada petani seharusnya tidak perlu impor, apalagi di musim panen. Untuk itu, PC LPPNU Ponorogo menolak rencana impor beras. “Yang jelas, ini adalah masalah bersama. Makanya kami coba datang ke petani di Ponorogo, sesuai arahan dari PW LPPNU Jatim yang secara tegas menolak impor beras tahun 2021," pungkasnya.
Editor: Romza
