• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 28 Maret 2024

Tapal Kuda

PMII Jember Beri Catatan Kritis Kepemimpinan Bupati selama Dua Tahun

PMII Jember Beri Catatan Kritis Kepemimpinan Bupati selama Dua Tahun
Suasana aksi demonstrasi PC PMII Jember di depan Gedung Pemkab Jember. (Foto: NOJ/Habib Aziz Ar Rozi)
Suasana aksi demonstrasi PC PMII Jember di depan Gedung Pemkab Jember. (Foto: NOJ/Habib Aziz Ar Rozi)

Jember, NU Online Jatim

Dua tahun kepemimpinan Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember, MB Firjaun Barlaman mendapatkan catatan kritis dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jember.


Adapun kritikan itu disampaikan dengan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Selasa (28/02/2023).


Mandataris Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember, Bayu Wicaksono menilai, dua tahun kepemimpinan Hendy Siswanto dan MB Firjaun Barlaman masih menyisakan sengkarut permasalahan atas janji politik pada saat Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.


"Dua tahun memimpin Jember, harusnya akselerasi perbaikan yang dilakukan sudah mulai nampak. Justru, kebijakan yang dilakukan malah memperparah persoalan yang ada," ujarnya.


Bayu memaparkan, beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Jember di antaranya pada sektor pendidikan, pertanian, perikanan, dan ekonomi hingga pada persoalan penataaan ruang dan infrastruktur.


"Pada sektor pendidikan, yakni persoalan keterlambatan penyaluran gaji Guru Tidak Tetap (GTT), kesenjangan gaji guru honorer negeri dan swasta. Belum lagi janji 25.000 beasiswa selama tahun 2021-2022 hanya terealisasi 5.000 beasiswa," tuturnya.


Ia melanjutkan, persoalan juga terjadi pada sektor pertanian, masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah mereka. Pemerintah menjadikan pupuk organik sebagai solusi dengan janji pembangunan pabrik pupuk organik di setiap kecamatan.


"Namun, tidak diimbangi dengan kontrol dan manajemen yang baik. Begitu pupuk subsidi tidak memenuhi kebutuhan petani, pupuk organik tidak tersedia. Alhasil, pupuk mulai langka dan kemudian menjadi lebih mahal," urainya.


Pemuda kelahiran Blitar ini juga menyoroti pada sektor perikanan. Menurutnya, terdapat dugaan kuat bahwa rencana pembangunan 'Pusat Pelelangan Ikan' adalah siasat untuk melanggengkan pendirian pelabuhan kapal besar pertambangan guna menekan biaya transportasi darat.


Dugaan tersebut kemudian diperkuat fakta bahwa industri tambak udang modern yang tempo lalu menimbulkan konflik serius di tengah masyarakat Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Hingga detik ini, Pemkab tidak kunjung segera melakukan penertiban atas hal tersebut.


"Tindakan pemerintah yang nihil terhadap temuan tersebut menunjukkan pemerintah tidak serius dalam pengembangan ekonomi perikanan," tegasnya.


Selanjutnya sambung Bayu, tak ketinggalan persoalan 15 perusahaan dibiarkan tidak membayar atas eksploitasi dan penghabisan Sumber Daya Alam (SDA) Gunung Sadeng di Desa Grenden, Kecamatan Puger.


"Wacana (Badan Usaha Milik Desa) BUMD Gunung Sadeng kemudian muncul dan menunjukan bagaimana sesak nafas pemerintah sehingga gelagapan dalam membangun kebijakan," jelasnya.


"Nah, kebutuhan terkait Gunung Sadeng menjadi badan usaha tidak masuk pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah harus memegang prinsip segala hal yang terkait pembangunan dan hajat hidup orang banyak harus betul direncanakan dengan matang dan baik," tambahnya.


Tapal Kuda Terbaru