PSNU Jatim Siap Dampingi Kelompok Tani di Bondowoso Garap Hutan

Bondowoso, NU Online Jatim

Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama (PSNU) Jatim menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa dan kelompok tani di Bondowoso dalam menggarap hutan.

 

Koordinator Teknis Pokja PSNU Jatim, Rurid Rudianto, mengatakan siap membantu kepala desa dan kelompok tani hutan di Bondowoso dalam mengajukan lahan garapan perhutanan sosial sebagaimana dalam peta areal yang ditetapkan pemerintah.

 

“Seusai mendapatkan SK Pengelolaan, PSNU Jatim juga siap mendampingi kelompok tani dalam menggarap hutan baik untuk konservasi ataupun untuk produksi hingga hilirisasinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/06/2025).

 

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggelar Sosialisasi Tata Kelola Perhutanan Sosial di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Rabu (18/06/2025). Agenda ini digelar atas kerja sama Pemkab Bondowoso, Dinas Kehutanan Jatim, dan Pokja PSNU Jatim.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Bupati Bondowoso H Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i, Forkopimda Bondowoso, dan Kepala Desa se-Bondowoso.

 

"Bersama Gus Bupati (H Abdul Hamid Wahid) dan jajarannya, serta kepala desa, PSNU Jatim siap mensukseskan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bondowoso,” tegas Rurid Rudianto.

 

Bupati Bondowoso H Abdul Hamid Wahid, mengatakan agenda sosialisasi tersebut memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan skema program Perhutanan Sosial.

 

“Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Program perhutanan sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan," katanya.

 

Pria yang juga Wakil Ketua PWNU Jatim ini menekankan bahwa program tersebut sebagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi hutan itu sendiri.

 

“Dengan pemahaman dan sinergi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kadishut Jatim Jumadi, menjelaskan detail teknis program serta dukungan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam implementasinya. Ia menyebutkan partisipasi aktif masyarakat menjadi ujung tombak dalam program Perhutanan Sosial.

 

Ia menambahkan, tugas pemerintah bersama kelompok masyarakat seperti Pokja PSNU Jatim adalah memfasilitasi pembentukan kelompok tani hutan dan organisasi masyarakat lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Di samping itu, juga membantu masyarakat dalam mengakses dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

"Kami juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan," tandasnya.