Kediri, NU Online Jatim
Indonesia identik dengan keragaman. Tidak semata suku, ras, antargolongan, juga agama yang dianut warga juga banyak. Tentu saja dibutuhkan kearifan dalam mengelola negara dengan kebinekaan yang ada. Termasuk saat menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Penegasan disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Bahwa rasa tidak puas atas kinerja pemerintah tidak masalah. Namun harus sesuai dengan aturan misalnya tidak langsung di depan orang banyak karena justru bisa menimbulkan fitnah.
"Kritik pemerintah tidak masalah sebenarnya. Kritik itu ada aturannya, misalnya saja jangan kritik pemerintah di depan orang banyak karena bisa timbulkan fitnah dan rakyat berontak. Kita bisa bicara baik-baik," katanya, Senin (30/11/2020).
Dalam pandangan Kiai Kafabih, saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam masalah yang cukup penting. Selain dihadapkan pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19, masalah narkoba dan minuman keras juga sangat penting. Narkoba dan minuman keras bisa merusak generasi yang akan datang.
Dirinya juga berharap aparat penegak hukum bisa bertindak tegas pada kelompok-kelompok yang dinilai arogan. Indonesia adalah negara hukum dan sudah ada jalur untuk menyampaikan aspirasi.
Salah seorang Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini khawatir jika dibiarkan saja bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indoensia. Karena sejak dahulu selalu saja ada yang ingin memecah belah bangsa misalnya terdapat gerakan di Aceh, Papua.
"Semenjak dahulu kita amati selalu saja ada yang memecah belah negara yang kita cintai, Indonesia. Kita tidak sepi, dari dulu gerakan di Aceh, Papua. Namun, sebenarnya yang kita hadapi tidak lebih berat dari bahaya di Papua. Kalau kita ajak mereka hidup dengan damai dan baik, Insyaallah akan jadi baiknya," tegasnya.
