Malang, NU Online Jatim
Pelajar hari ini merupakan calon pemimpin dan generasi emas di masa mendatang. Dalam rangka mempersiapakan hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang menggelar Sosialisasi Deteksi Dini Pencegahan Bahaya Paham Radikal di Aula SMK Ma'arif NU 04 Pakis, Kabupaten Malang, Kamis (30/11/2023).
Gelaran sosialisasi ini Bakesbangpol Kabupaten Malang turut melibatkan Ketua Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang, Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Malang, Andik Ichwanto, Mitra Deradikalisasi, Wildan, serta Pengembang Instrumen, Rinanda Aprilia Sari.
Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Malang, Kasiyanto menyampaikan bahwa pentingnya kecerdasan intelektual, emosional dan sosial dalam menangkal paham radikal. “Penting dalam kehidupan ini, adik-adik mengetahui kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial,” kata Kasiyanto.
Sementara itu, Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Malang, Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah menuturkan bahwa salah satu solusi untuk menangkal radikalisme bagi siswa adalah belajar yang benar.
“Pentingnya mempelajari agama secara benar dan sesuai dengan metode yang ditentukan oleh ulama Islam. Kemudian, mendalami esensi agama agar menjadi, muslim yang bijaksana, tidak hanya literasi saja tanpa adanya bimbingan guru,” tutur Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut.
Terpisah, Mitra Deradikalisasi, Wildan menjelaskan bahwa kemunculan paham terorisme biasanya muncul dari kegagalan keluarga menanamkan cinta nasionalisme.
“Terorisme muncul dari kegagalan sistem pemerintahan, terkecil yaitu keluarga. Maka dari itu keluarga punya peran penting dalam penanaman ideologi Pancasila dan cinta negeri,” ucap Wildan.
Sebagai informasi di akhir sesi sosialisasi, Pengembang Instrumen Penelitian, Rinanda Aprilia Sari menyebarkan angket melalui google form yang memuat indentifikasi pencegahan radikalisme kepada kepala sekolah, guru, dan siswa, seperti halnya apakah di sekolah kebijakan yang berlaku berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
