PMII Tulungagung Kawal Bonus Demografi lewat Lembaga Profesional

Tulungagung, NU Online Jatim

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tulungagung resmi dilantik. Salah satu atensi organisasi pergerakan mahasiswa Islam terbesar di Kota Marmer ini mengawal bonus demografi dengan beberapa program lewat lembaga profesional.

Ketua PC PMII Tulungagung, M Aris Baiqi mengatakan, sebelumnya baru memiliki satu Lembaga Semi Otonom (LSO) lembaga profesional. PMII berkomitmen sebagai wujud tegas atas kajian yang sudah dilakukan mengenai bonus demografi yang jelas di depan mata.

"Kami mendukung dan mengawal upaya-upaya pemerintah dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi," katanya dalam Pelantikan PC PMII Tulungagung di Pendhapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Sabtu (28/01/2023).

Dirinya mengaku, bonus demografi yang ada di Tulungagung ini bisa dekat dikatakan berkualitas. Tentu, ketika bonus demografi ini terealisasi dengan adanya program penguatan. PMII Tulungagung yakin akan mendongkrak di semua sektor, terlebih dalam destinasi wisata di pantai selatan dan yang lainnya cukup eksotis.

"Kita harapkan wisata-wisata yang ada di Tulungagung ini akan banyak yang mengunjungi,” terangnya.

Kendati demikian, PMII Tulungagung masih ada Pekerjaan Rumah (PR) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai, terutama akses jalan ke tempat wisata masih banyak yang rusak.

"Tentu kondisi jalan di Tulungagung sekiranya perlu kita perhatikan dan seterusnya," ungkapnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih banyak atas support dari semua pihak. Ia mengutip pesan dari salah tokoh aktivis pergerakan yang juga sebagai jurnalis Mahbub Junaidi bahwa pekerjaan belumlah usai selepas pelantikan.

"Pesta telah usai, tetapi pekerjaan belum selesai. Satu barisan salam pergerakan," tandasnya.

Sebagai informasi, LSO yang sudah terbentuk oleh PC PMII Tulungagung diantaranya LSO Lembaga Ekonomi dan Kewirausahaan. Lalu, LSO Pusat Data dan Informasi PMII, LSO Lembaga Bantuan Hukum.

Selanjutnya, LSO Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi, LSO Lembaga Mitigasi dan Penanganan Bencana dan LSO Lembaga Riset dan Penelitian.