Surabaya, NU Online Jatim
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pengawasan Logistik Pemilu 2024 di salah satu hotel di Jl. Embong Malang No. 25-31 Surabaya, Kamis (14/12/2023).
Penyelenggaraan pemilihan Capres dan Cawapres, calon Kepala Daerah dan calon anggota legislatif merupakan mandat konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Hal ini juga sekaligus sebagai sarana bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak konstitusional dan menyampaikan aspirasi politik untuk turut serta dalam pemerintahan secara demokratis.
Netralitas wajib dilakukan oleh seluruh ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi sehingga akan terwujudnya professional tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance).
“Deklasri Pemilu ini diselenggarakan sebagai wasilah untuk mewujudkan daulat rakyat. Sehingga netralitas itu menjadi penting karena penyelenggara negara TNI, Polri, dan ASN kalau tidak netral justru akan membuat rakyat tidak lagi berdaulat,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Timur, A Warits yang dilansir dari jurnal9.tv.
Menurutnya, acara deklarasi sengaja diinisisasi Bawaslu untuk menegaskan kembali bahwa TNI, Polri dan ASN dalam tahapan kampanye menjadi objek pengawasan untuk dijaga bersama, karena itu adalah amanah dari peraturan perundangan.
“Jika ada pelanggaran bisa dilaporkan di Bawaslu semua jenjang bisa kabupaten atau provinsi,” jelasnya.
Deklarasi Netralitas pada tahapan pengawasan logistik Pemilu 2024 dihadiri TNI, Polri, ASN, perwakilan Organisasi Kepala Desa (OPD), Kejaksaan Negeri Jawa Timur dan Polres se-Jawa Timur.
