Surabaya, NU Online Jatim
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim), KH Marzuki Mustamar mengingatkan agar warga Jatim tidak terpecah belah menjelang tahun politik.
Pesan tersebut disampaikan dihadapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jatim pada acara silaturahim Ramadhan 1444 H di Ballroom KH Hasyim Asy'ari Gedung PWNU Jatim lantai III, Rabu (12/04/2023).
"Semoga Jatim tetap bersatu, rukun, utuh tidak terpecah belah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilul Rosyad Gasek Malang itu menerangkan, tidak akan nyaman jika tidak rukun. Tidak masalah jika berbeda pilihan Pilpres, Dewan Perwakilan rakyat (DPR), partai atau Konferensi Wilayah (Konferwil) asalkan tetap rukun.
"Kalau tidak rukun itu tidak enak. Misalnya saya mau ke Bangkalan, sementara saya dan PCNU Bangkalan tidak rukun karena perbedaan pilihan. Nanti ke Tuban juga begitu. Misalnya demikian tidak enak," terangnya.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk berpecah belah, terlebih sesama warga Jatim, seakidah Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan sesama santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari.
"Jangan sampai karena politik atau Konferwil sesama santri KH Hasyim Asy'ari saling tidak akur. Mari kita jaga keutuhan warga Jatim meski berbeda-beda pilihan," jelasnya.
Bagi Kiai Marzuki, tidak masalah jika harus kehilangan jabatan atau harta. Asalkan tidak sampai kehilangan akidah dan teman. Akidah Aswaja harus tetap dijaga, begitupun teman. Karena dalam kehidupan semua manusia membutuhkan teman. Maka jangan sampai pertemanan atau persaudaraan putus karena perbedaan pilihan politik.
"Berpeganglah kepada Allah SWT, dengan begitu ketika kehilangan apapun Allah masih bersama kita. Jangan sampai kita memegang jabatan atau harta tapi lepas dari Allah SWT," paparnya.
Dalam ber-NU, lanjutnya, harus satu komando. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) harus taat dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). MWCNU taat kepada PCNU. PCNU taat kepada PWNU. Begitupun juga PWNU harus taat dengan PBNU.
"Apapun yang terjadi harus satu komando dalam keorganisasian. Masalah pilihan politik boleh berbeda," tandasnya.
