• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Rabu, 8 Februari 2023

Metropolis

Kader Ansor Se Indonesia Diinstruksikan Tolak Impor Beras

Kader Ansor Se Indonesia Diinstruksikan Tolak Impor Beras
Ketua kelompok tani di Sidoarjo, Sunyoto, aksi menolak impor beras. (Foto: NOJ/YR)
Ketua kelompok tani di Sidoarjo, Sunyoto, aksi menolak impor beras. (Foto: NOJ/YR)

Surabaya, NU Online Jatim

Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara tegas, meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor satu juta ton beras, karena akan mengorbankan dan merugikan nasib petani. Seluruh jajaran pengurus dan kader Ansor di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengritisi kebijakan impor beras.

 

“Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka,” kata Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Adhe Musa Said, dikutip dari NU Online, Rabu (22/3/2021).

 

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini, dinilai sebagai bagian dari kebijakan ironis. Sebab kebijakan yang merugikan banyak petani di Indonesia itu selalu berulang setiap tahunnya.

 

“Kebijakan impor beras, sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani,” ujar Adhe.

 

Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Sebab kini, di beberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen. Karena itu, persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

 

Hal tersebut berdasar pada data Kementerian Pertanian bahwa stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei, akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

 

“Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” tutur Adhe.

Di samping itu, kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan dinilai sebagai cerminan dari inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

 

Mengutip dari Media Bisnis Pertanian Swadaya Online, Adhe mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional pada 2020 hingga April 2021 mengalami kenaikan. Produksi pada 2020, sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dari data tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG.

 

Jika dikonvesi, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 yang hanya 31,31 juta ton. Sementara potensi produksi pada Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen).

 

Sedangkan potensi luas panen padi pada Januari hingga April 2021, mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan pada awal 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

 

Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur dan seluruh LPPNU kabupaten/kota se Jatim kompak menolak rencana impor beras sebanyak satu juta ton oleh pemerintah tahun ini. Sebab, kebijakan itu berpotensi tambah membuat anjlok harga jual gabah kering panen. Dampaknya petani merugi.

 

Editor: Nur Faishal


Metropolis Terbaru