• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Rabu, 4 Desember 2024

Metropolis

Rp257 Miliar untuk Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Dan Kenaikan BBM di Jatim

Rp257 Miliar untuk Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Dan Kenaikan BBM di Jatim
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

Surabaya, NU Online Jatim

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan total sebesar Rp257 miliar untuk perlindungan social dampak inflasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.


Program perlindungan sosial dampak inflasi dan BBM ini diluncurkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/09/2022).


Khofifah mengatakan, program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.


Selain itu, Khofifah menjelaskan bahwa berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.


“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.


Menurut Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim tersebar dalam banyak program. “Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” ungkapnya.


Adapun rincinya terdiri dari pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 600.000 per orang  untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 miliar.


Selanjutnya, bantuan sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp14,562 miliar.


Ada pula program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot  dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar.


Selain bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Di mana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000,- dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.


Disamping itu, pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 Nelayan. Di mana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 miliar.


Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar  di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar.


Sedangkan sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Di mana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp3 miliar.


Selain itu juga akan digelar  Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total anggaran sebesar Rp600 Juta.


Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.


Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp80 miliar.


“Tidak hanya  itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” beber Khofifah.


Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui Pemulihan Industri dan Perdagangan. Transformasi Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akselerasi Investasi, Optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, serta Penguatan Koperasi dan UKM.


“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Gubernur Khofifah.


Selanjutnya, kata Gubernur Khofifah, ada pula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.


“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.


“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuh Khofifah.


Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.


Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.


“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.​​​​​


Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.


Editor:

Metropolis Terbaru