Jember, NU Online Jatim
Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite hingga Pertamax, Sabtu (03/09/2022) kemarin. Di antara alasannya karena saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni mencapai hingga 70 persen.
Harga Pertalite yang semula Rp7.650 kini naik menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800, dan Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember M Faqih Al Haramain mengungkapkan kebijakan untuk mencabut subsidi BBM yang berimplikasi pada naiknya harga BBM jelas berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, kenaikan BBM ini tidak dibarengi dengan kenaikan gaji atau upah bagi buruh pabrik-pabrik atau perusahaan yang lain.
"Di sisi lain, pemerintah sepertinya juga tidak melihat bahwa kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia utamanya kelas menengah ke bawah jelas akan terbebani dengan kebijakan kenaikan BBM ini," kata Faqih saat dikonfirmasi di Jember, Senin (05/09/2022).
Dalam pandangannya, kenaikan harga BBM memiliki efek domino berupa naiknya harga bahan-bahan pokok yang lain. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada naiknya ongkos pada sektor jasa.
"Berdasarkan pada kondisi di atas, angkat jelas daya beli masyarakat akan semakin menurun," ujarnya.
Faqih menjelaskan, ada beberapa poin yang dapat dilihat dari kebijakan negara untuk menaikkan harga BBM di Indonesia. Pertama, pada tahun 2022 subsidi BBM yang dianggarkan pada APBN adalah sebesar Rp152,5 T. Selang beberapa waktu kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang menaikkan anggaran subsidi menjadi Rp502,4 T. Sedangkan, perkiraan kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2022 adalah Rp698 T.
"Berdasarkan kondisi di atas, maka seharusnya negara masih mampu untuk menutupi kebutuhan tersebut mengingat saat ini masih menginjak pada akhir triwulan ketiga tahun 2022," terangnya.
Kedua, kenaikan harga BBM ini juga tidak luput dari ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen BBM bersubsidi. Hal ini mengakibatkan pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan rencana awal. Padahal, pembengkakan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemerintah itu sendiri dan ketidaksadaran masyarakat kelas menengah atas.
"Kesalahan ini seolah-olah kemudian dibebankan kepada masyarakat seluruhnya dan yang paling berdampak adalah masyarakat menengah ke bawah terutama bagi mereka yang pekerjaannya banyak menggunakan BBM," ungkapnya.
Ketiga, dalam mencermati perkembangan terkini diperkirakan harga minyak mentah bumi akan terus naik mencapai US$105/barel pada akhir tahun dan lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022, yaitu US$100/barel. Sedangkan nilai tukar terhadap rupiah berada diangka Rp. 14.700.
"Melihat hal tersebut maka dapat diperkirakan kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada bulan Oktober mendatang," tandasnya.
PC PMII Jember yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jember dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (BBM). Kemudian, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
"Jika hal ini dibiarkan dengan menambahkan anggaran subsidi dan kompensasi, maka kita akan balik kepada poin kedua," pungkasnya.
