Malang, NU Online Jatim
Pemerintah pusat telah mengumumkan keputusan tentang kenaikan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Merespons hal ini, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, KH Hamim Kholili mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah yang harus diambil pemerintah.
"Masalah turun atau naiknya BBM itu kan keputusan pemerintah. Kalau memang, dirasa berat dalam keuangan negara, mengapa pemerintah harus takut untuk menaikkan BBM," katanya kepada NU Online Jatim, Sabtu (03/09/2022).
Ia menjelaskan bahwa dari pantauan beberapa kali kenaikan BBM masyarakat Kabupaten Malang baik-baik saja.
"Ndak ada masalah, masyarakat sudah sadar dengan adanya kemajuan, dengan informasi dari yang disampaikan wartawan juga. Kedewasaan masyarakat masalah kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan, mayoritas mereka sudah menyadari dan memahami," jelas Gus Hamim.
Seperti diketahui, kenaikan BBM ini mendorong masyarakat untuk menghemat energi guna kemaslahatan bersama mengelola dan melestarikan energi untuk kehidupan berkelanjutan.
Seperti diketahui bersama bahwa harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Keputusan kenaikan harga BBM ini merupakan imbas dari membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 hingga tiga kali lipat dari Rp502,4 triliun.
