Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah RI berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pekan ini. Hal tersebut karena harga BBM subsidi saat ini disinyalir membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp502 triliun.
Merespons hal itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) Muhafidhah Novie mengatakan perlu adanya langkah bijak dari pemerintah. Sebab menurutnya, kondisi tersebut cukup berat apalagi pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Akan tetapi kalau tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, maka akan ada pembengkakan APBN sebesar Rp502 triliun, bahkan mungkin bisa mencapai Rp600 triliun. Ini menjadi tidak sehat untuk keuangan negara,” ujarnya kepada NU Online Jatim, Kamis (25/08/2022).
Data menunjukan, di negara tetangga harga Pertalite Rp17.000 hingga Rp31.000, sementara di Indonesia masih bertahan di harga Rp7650 dalam setiap pembelian satu liter. Sedangkan harga solar Rp5.150 per liter, sementara harga ekonomis Rp19.000.
“Tentu saja hal ini akan sangat membebani APBN. Jadi, mau tidak mau kenaikan harga BBM subsidi ini harus tetap dilaksanakan,” ucap Novie.
Dirinya menyebutkan, kebijakan ini nantinya akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian. Bahkan, akan terjadi efek karambol dengan sektor lainnya akibat inflasi yang tidak dapat dihindari.
“Harga-harga jadi naik, inflasi tidak dapat dihindari. Kenaikan harga menyebabkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan turun,” katanya.
Oleh karenanya, perlu langkah bijak dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya yang dapat dilakukan ialah dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, misal hanya dialokasikan untuk angkutan umum, baik kendaraan roda 2 atau roda 4.
“Sementara kendaraan pribadi menggunakan BBM yang telah dikurangi subsidinya demi stabilitas ekonomi,” pungkasnya.
