Surabaya, NU Online Jatim
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah menginginkan agar pemerintah kembali meninjau kembali kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kami menginginkan untuk kebijakan itu direview. Selama periodisasi kepemimpinan Indonesia Baru kali ini naiknya itu berapa kali lipat," katanya, Senin (04/04/2022).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non subsidi jenis bensin Pertamax (RON 92), berlaku efektif per Jumat (01/04/2022) pukul 00:00 waktu setempat. Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, harga Pertamax per 1 April 2022 ini naik menjadi di kisaran Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 sampai Rp 9.400 per liter.
Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengungkapkan saat ini bukan waktu yang pas dalam menaikan harga BBM. Sebab, pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun mengganggu kesehatan dan perekonomian baru saja mengalami geliat pemulihan. Jika kebijakan tersebut tetap dijalankan, ia katakan, akan memperberat beban yang ditanggung masyarakat.
"Indonesia baru merambat untuk bangkit. Janganlah kemudian masyarakat terlalu dibebani," ungkapnya.
Anik menuturkan, efek domino akibat kenaikan BBM begitu besar. Sektor yang pasti terdampak adalah naiknya harga bahan pokok, searah dengan tingginya harga BBM. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat akan berkurang, dan dikhawatirkan perekonomian kembali melesu.
"Kenaikan BBM pasti implikasinya kenaikan sembako," tegasnya.
Tidak hanya itu, menurut politisi asal Sidoarjo ini stok BBM yang tidak mengalami kenaikan, seperti jenis pertalite di SPBU seperti mengalami pengurangan. Sehingga masyarakat mau tidak mau haru beli BBM jenis pertamax. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi.
"Stok yang tidak mengalami kenaikan harus diperbanyak, sebut saja pertalite. Saya juga melihat sendiri, stoknya semacam terkurangi," ujar Anik.
Untuk di Jatim sendiri, perlu adanya pengantisipasian kekurangan stok BBM. Petrogas Jatim Utama (PJU) , salah satu BUMD milik Pemprov Jatim yang bergerak dalam midang minyak dan gas harus bergerak cepat. Memastikan persediaan BBM, khususnya jenis pertalite tidak mengalami kelangkaan.
"Yang tau pasti adalah komisi yang terkait. Saya pikir komisi C perlu memanggil PJU, BUMD yang mengurusi migas di Jatim. Setidaknya stok tidak mengalami kelangkaan," pungkasnya.
