Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi mulai Pertalite, Solar, hingga Pertamax. Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur Masa Khidmat 2022-2024, Baijuri mengatakan ada indikasi bahwa penerimaan subsidi BBM tidak tepat sasaran dan bantuan sosial (bansos) bukan sebuah solusi.
Pihaknya menjelaskan, biaya subsidi dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) 2022 tiga kali lipat dari sebelumnya. Sehingga pemerintah merelokasi sebagian anggaran energi bersubsidi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukan sebuah solusi pas untuk masyarakat menengah ke bawah.
"Mengingat bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya," kata Baijuri saat dikonfirmasi, Ahad (04/09/2022).
Baijuri mengaku, bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Akan tetapi akan membuat kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak perekonomian negara sendiri.
Kebijakan ini dinilai tidak tepat saat tren harga minyak dunia turun dan kondisi masyarakat baru pulih dari pandemi Covid-19. PKC PMII Jawa Timur menilai akan ada dampak negatif jika kebijakan ini dibiarkan seperti ancaman inflasi.
"Dampak lain seperti daya beli masyarakat menurun, komoditas harga pangan dan jasa naik yang membukakan kran baru kesengsaraan bagi masyarakat," ungkapnya.
Pria kelahiran Juli 1995 ini mengaku, aksi 'September Bergerak' di bawah komando PMII Jawa Timur atas intruksi Pengurus Besar (PB) PMII dilakukan oleh setiap cabang masing-masing. Sehingga Setiap cabang mengambil langkah sendiri bergerak sesuai konsolidasi dalam renggang mulai tanggal 5-9 September 2022.
"Keberadaan kita di daerah sebagai support power, gerakan kita terintegrasi, puncaknya adalah PB PMII yang paling dekat lingkaran istana," papar Pria yang pernah menginisiator Jurnal Inklusif PC PMII Jember ini.
PKC PMII Jawa Timur menolak tegas kenaikan harga BBM. Menuntut pemerintah memberantas penyalahgunaan BBM subsisi. Kemudian, menuntut pemerintah agar bekerja secara optimal dengan mengakomodir kepentingan rakyat serta melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan khsusunya masalah energi ini.
"Harapannya PB PMII mampu mengakomodir gerakan ini untuk intervensi kebijakan pro raykat kelas menengah kebawah," tutupnya.
