Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite hingga Pertamax, Sabtu (03/09/2022) kemarin. Di antaranya alasannya karena saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni mencapai hingga 70 persen.
Rifki Fathoni, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumenep mengatakan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM tidak menjamin akan mengatasi penyalahgunaan subsidi. Bahkan, ia mengatakan wacana tersebut isu lama yang kembali digulirkan dan tak kunjung ada penyelesaian.
“Berdasarkan sejumlah literatur, isu penyalahgunaan subsidi itu sudah lama. Pada tahun 2011 lalu isu tersebut sudah muncul, bahkan kalangan ekonomi mampu yang menggunakan BBM subsidi kala itu disebut mencapai 77 persen,” ujarnya, Ahad (04/09/2022).
Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah memperbaiki regulasi dan sistem tata kelola penerapan dalam menyalurkan subsidi tersebut. Hal tersebut karena persoalan penyalahgunaan subsidi merupakan isu lama yang tak kunjung cara penyelesaian.
“Seharusnya yang diperbaiki itu regulasi dan sistem penerapannya, bukan lantas mengurangi subsidinya,” kata pemilik usaha personal care atau perawatan diri berbahan alami ini.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan bagi pelaku UMKM seperti dirinya, sebab semua kebutuhan rumah tangga juga ikut naik. Termasuk pula harga bahan baku dan biaya pengiriman juga akan naik.
“Hal tersebut tentu akan berimplikasi pada daya beli masyarakat akan menurun,” imbuh pria yang juga punya usaha minyak rambut Pomade ini.
Dirinya pun meminta pemerintah agar membuat kebijakan dan regulasi yang riil untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM bagi para pelaku UMKM. Hal itu agar bisa tetap produktif dan bersaing di pasar domestik dan luar negeri.
“Karena kami baru babak belur karena pandemi Covid-19 dan sekarang sedang masa transisi untuk bangkit lagi,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan. Ia menyoroti alasan populis pemerintah yang selalu sama selama 15 tahun dalam menaikkan harga BBM, yakni penyalahgunaan subsidi.
“Setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM alasannya selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya," katanya dilansir cnnindonesia.com, Sabtu (03/09/2022).
Dirinya menilai, yang menjadi sumber kekacauan subsidi BBM karena sistem subsidi terbuka. Menurutnya, semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi, termasuk pengusaha tambang, perikanan, batubara, dan lainnya.
"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," ucap Rahmat.
