Penolakan Kenaikan Harga BBM, PMII Sumenep Gelar Demonstrasi

Sumenep, NU Online Jatim

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aksi ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Pengurus Besar (PB) PMII dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim.

Qudsiyanto, Ketua Umum PC PMII Sumenep menjelaskan, aksi turun jalan ini dilakukan di dua titik. Pertama, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Disebutkan, kenyataan di lapangan, aksi tidak sesuai dengan tuntutan massa, sehingga dilakukan penandatanganan pakta integritas.

"Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Komisi 2 DPRD, dan Fraksi DPRD Sumenep. Hanya saja banyak yang tidak hadir. Akhirnya dipasang plakat di kantor dengan tulisan, kantor DPRD dijual oleh rakyat," ujarnya saat dikonfirmasi NU Online Jatim, Kamis (08/09/2022).

Aksi kedua, lanjutnya, dipusatkan di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kebetulan Bupati Sumenep Achmad Fauzi menemui massa secara langsung.

Dijelaskan, ada 2 tuntutan yang disepakati. Yakni, Pemkab dan PMII menolak dengan tegas kenaikan harga BBM dan meminta kepada pemerintah pusat untuk mensubsidi BBM pada masyarakat yang ada di akar rumput.

"Semuanya ditandatangani bermaterai dan dinyatakan siap oleh Pemkab untuk ditindaklanjuti," ungkap alumni Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-Guluk itu.

Qudsi sapaannya mengutarakan, pihaknya akan mengawal gerakan itu. Kemungkinan bakal ada gerakan-gerakan lain, entah lewat jalan aksi, audensi dan sebagainya.

"Jika tuntutan pertama lebih fokus pada penolakan. Maka tuntutan kedua nanti lebih dikerucutkan pada tindak lanjut dari gerakan yang pertama," tutur mantan Ketua Pengurus Komisariat (PK) PMII Guluk-Guluk itu.

Guna meyakinkan khalayak, Qudsi mengatakan, aksi ini dilaksanakan karena ada instruksi dari PB dan PKC yang menyatakan dengan tegas atas penolakan kenaikan BBM.

"Sebagaimana instruksi, kenaikan harga BBM dinilai kebijakan sebelah atau tanpa mementingkan persoalan kebutuhan rakyat yang saat ini dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Artinya, kenaikan BBM terlalu melambung tinggi," ujarnya.

Diceritakan, aksi ini dimulai dari simpang perlawanan, tepatnya di pertigaan Taman Bunga Sumenep. Kemudian masa melanjutkan ke kantor DPRD dan Pemkab.

"Alhamdulillah, aksi berjalan damai, meskipun di lapangan terjadi dorong-dorongan dengan aparat keamanan. Namun semuanya bisa terkendali," terangnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa aksi ini tidak melibatkan atau tidak ada partisipasi dari organisasi lain. Karena ini murni dan dipremiumkan khusus pergerakan PC, PK, dan Pimpinan Rayon (PR) se-Kabupaten Sumenep.