Surabaya, NU Online Jatim
Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terus melantangkan suara menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seluruh kader PMII di seluruh Indonesia kompak melakukan aksi protes kepada elemen pemerintah di daerah masing-masing.
Namun, respons pemerintah atas aksi berikut tuntutannya hingga saat ini belum ada. Untuk itu, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar serta membuka ruang dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama menuntut agar harga BBM segera diturunkan.
“PB PMII hari ini membuka ruang, mengajak kepada seluruh elemen rakyat, pemuda, mahasiswa, untuk bergerak dan berjuang bersama-sama menuntut agar harga BBM segera diturunkan sehingga harga-harga kebutuhan pokok kembali terjangkau,” ungkap Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri atau Gus Abe dilansir NU Online, Kamis (08/09/2022).
Gus Abe menyebutkan, saat ini sopir angkutan kota, tukang ojek pangkalan, ojek online, pedagang pasar, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, jurnalis, petani, buruh, dan nelayan harus menanggung dampak buruk akibat kenaikan harga BBM.
“Inilah yang menjadikan PMII solid untuk mengajak seluruh elemen rakyat tetap berjuang melawan kebijakan yang dinilai zalim itu,” tegasnya.
Selain itu, PB PMII membuka pengaduan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak kebijakan kenaikan harga BBM. PB PMII juga membuka pengaduan laporan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkena tindakan represif, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun dengan alasan melakukan protes dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Disebutkan, sejak 31 Agustus 2022, PB PMII telah menginstruksikan kepada kader PMII se-Indonesia untuk menolak bersama-sama kenaikan harga BBM. Gerakan aksi massa, mimbar bebas, diskusi, dan kampanye terus digalakkan di semua daerah sampai hari ini.
PB PMII juga telah menggelar aksi di Istana Negara, pada 5 September 2022 lalu, bersama 3000 kader PMII dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan pengurus koordinator dan cabang lainnya.
“Namun sampai hari ini, pemerintah tetap bebal dan terus menjalankan kebijakan anti-rakyat tersebut,” ungkap Abe.
Ia mengaku, PMII telah mengkaji dan terus mendalami kebijakan nasional kenaikan harga BBM sejak sebelum kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 3 September 2022. Abe menilai, kemampuan keuangan negara sangat lemah dengan pengelolaan yang tidak efektif dan efisien, diperparah oleh tindakan koruptif serta keserakahan para mafia.
“Rakyat lagi-lagi menjadi korban. BBM di negeri kaya raya ini kini harganya melambung tinggi. Dampak ekonomi di tengah rakyat jelas, sangat jelas dan nyata adanya. Harga-harga mulai naik seiring dengan biaya produksi dan distribusi yang juga ikut naik. Padahal kita belum keluar dari krisis berkepanjangan akibat Covid-19,” jelasnya.
