Surabaya, NU Online Jatim
Sebanyak 3.811 formasi untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Formasi ini terdiri atas tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis.
Seleksi PPPK untuk tenaga kesehatan hanya dibuka untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terdata di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Tetap dilakukan tes, tapi hanya dilakukan secara internal dan diikuti oleh pendaftar yang telah terdata di SISDMK,” kata Indah Wahyuni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Rabu (02/11/2022) dilansir inews.id.
Seleksi PPPK untuk tenaga guru dilakukan berdasarkan peringkat hasil CAT tahun lalu yang lolos passing grade (P1). Bagi guru yang telah lolos passing grade, data mereka telah terekam di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Dalam beberapa kali kita rapat koordinasi dengan tim Menpan-RB memang awalnya dilakukan seleksi terbuka. Ternyata berubah, seleksi dimulai dari tenaga kesehatan dan guru dengan seleksi tertutup. Sedangkan seleksi untuk tenaga administrasi (teknis) masih ditunda,” ujar perempuan yang biasa disapa Yuyun tersebut.
Adapun alokasi tenaga PPPK di Pemprov Jatim secara rinci yakni tenaga guru 2.450 formasi, tenaga kesehatan 919 formasi dan tenaga teknis 442 formasi. Meski seleksi dilaksanakan secara tertutup, pelamar untuk tenaga guru dan kesehatan tetap harus melakukan pendaftaran secara online.
Untuk tenaga kesehatan, pendaftaran dilakukan melalui link http//sscasn.bkn.go.id. Sementara pendaftaran untuk tenaga guru dilakukan melalui link http//gurupppk.kemendikbud.go.id.
Dibukanya seleksi PPPK dengan alokasi sebanyak 3.811 formasi jelas belum memunuhi total kebutuhan tenaga non ASN di Pemprov Jatim yang mencapai 26.306 orang.
Rinciannya, Guru Tidak Tetap (GTT) Dinas Pendidikan Jatim sebanyak 6.839 orang, Pegawa Tidak Tetap (PTT) Dindik Jatim 9.595 orang serta PTT-PK sebanyak 9.872 orang.
“Mengacu ketentuan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang 26.306 ini harus sudah selesai sampai bulan November tahun depan. Setelah itu tidak boleh lagi ada pegawai selain PNS dan PPPK,” ujar Yuyun.
Namun demikian, tenaga non ASN ini tetap akan dapat bekerja sepanjang dibutuhkan oleh Pemprov Jatim. Terkait statusnya seperti apa tenaga non ASN ini kedepan masih didiskusikan.
“Makanya kita sudah membuat surat edaran ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar tidak mengangkat PTT. Jika akan mengangkat PTT harus sudah ada anggaran dan atas persetujuan langsung ibu gubernur,” tandas Yuyun.
Pendaftaran seleksi tenaga guru dilaksanakan mulai 31 Oktober-13 November mendatang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pendaftaran seleksi administrasi dilakukan mulai 31 Oktober-15 November mendatang.
