• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Jumat, 23 Februari 2024

Pantura

Warga Ditetapkan Tersangka, PMII Bojonegoro Kawal Konflik Tambang Batu Kapur

Warga Ditetapkan Tersangka, PMII Bojonegoro Kawal Konflik Tambang Batu Kapur
PMII melakukan kajian dan mengajukan audiensi ke DPRD Bojonegoro terkait tambang kapur. (Foto: NOJ/blokbojonegoro.com)
PMII melakukan kajian dan mengajukan audiensi ke DPRD Bojonegoro terkait tambang kapur. (Foto: NOJ/blokbojonegoro.com)

Bojonegoro, NU Online Jatim

Tiga warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Bojonegoro saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut terkait kasus tambang batu kapur yang dilaporkan oleh PT Wira Bumi Sejati (WBS) selaku pengelola tambang atas tuduhan menghalangi aktivitas penambangan. Ketiganya dijerat dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Terhadap hal ini, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menyebut sebagai bentuk kriminalisasi. Tuduhan melakukan penghalangan aktivitas tambang dalam unjuk rasa yang digelar warga terdakwa adalah Akhmad Imron, Isbandi, dan Parno adalah tidak tepat. Mereka telah menjalani persidangan kelima di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.


Wakil Ketua II Bidang Eksternal PC PMII Bojonegoro M Rifka Arif Syahrizal menyatakan, akan segera melakukan konsolidasi bersama pengurus cabang untuk membahas polemik tambang batu kapur di Desa Sumuragung.


“Apalagi ada tiga warga yang dijadikan terdakwa setelah dipolisikan PT Wira Bumi Sejati karena diduga melakukan penghalangan aktivitas tambang,” katanya, Senin (02/10/0223).


Dia mengatakan, PMII Bojonegoro akan terus mengawal persoalan polemik tambang kapur antara warga Sumuragung dengan PT WBS. Sebab yang dilakukan warga dinilai sudah benar, karena menyuarakan pendapat untuk kepentingan publik.


“Warga sebenarnya ingin keterbukaan kompensasi tambang Sumuragung dan perizinan tambang,” tandasnya.


PMII Bojonegoro, tambah Arif selanjutnya akan melakukan kajian dan mengajukan audiensi ke DPRD. Disinyalir ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus tambang batu kapur di Desa Sumuragung.


“Nanti kami akan mengajukan audiensi untuk mengawal kasus ini,” tegasnya.


Sebelumnya diberitakan bahwa warga terdampak eskplorasi tambang batu kapur di Desa Sumuragung mengklaim selama 6 tahun hanya menerima 15 kilogram (kg) beras. Padahal, Pemerintah Desa (Pemdes) Sumuragung menerima anggaran sebesar Rp 4,7 miliar dari eksplorasi tambang kapur.


Salah satu warga Desa Sumuragung Haji Affandi mengatakan, selama tambang batu kapur yang dikelola PT Wira Bumi Sejati (WBS) beroperasi, warga belum menerima kompensasi secara langsung, terutama warga terdampak.


“Sekali menerima dalam bentuk beras sekitar 10 sampai 15 kg dan itu diberikan tiga kali dalam enam tahun atau 2016 sejak tambang batu beroperasi,” katanya sebagaimana dilansir suarabanyuurip.com.


Dia mengatakan, Pemdes Sumuragung memberikan beras secara merata melalui rukun tetangga (RT). Bukan hanya warga terdampak tambang batu kapur.


Editor:

Pantura Terbaru