Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah resmi mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp 14 ribu per liter. Hal tersebut mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi mencapai Rp 25 ribu per liter. Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jatim menilai pemerintah gagal melindungi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah.
“Dengan dicabutnya Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang HET minyak goreng sawit untuk kemasan, menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani ekonomi di tengah melanjutkan dan mempercepat kebangkitan ekonomi yang menjadi visi pembangunan 2022,” katanya.
Selain itu, Anik mengungkapkan jika usaha yang dilakukan selama ini untuk menyidak minyak goreng telah gagal.
“Terbukti saat ditetapkan HET Rp 14 ribu minyak goreng mengalami kelangkaan. Namun setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasaran,” ungkap Sekretaris DPW PKB Jatim itu.
Dirinya berharap pemerintah dapat mengawal tuntas proses distribusi minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu agar tidak terjadi kelangkaan.
“Pemerintah tetap harus intervensi dengan menerbitkan HET agar terjadi kestabilan ekonomi. Pemerintah juga harus melakukan operasi pasar murah, agar harga tidak terlalu dimainkan pasar,” terangnya.
Tidak hanya itu, Anik meminta agar menjelang Ramadlan harga-harga bahan pokok tidak melonjak tajam.
“Satgas pangan juga harus memperketat dalam pemantauan pasar, lebih-lebih ini menjelang bulan Ramadlan yang tiap tahunya terjadi lonjakan-lonjakan harga sembako. Jangan sampai masyarakat semakin tercekik akibat kelemahan pemerintah,” pungkasnya.
