Surabaya, NU Online Jatim
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten. Rapat yang digelar pada Kamis (30/09/2021) itu dipimpin oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Pada rapat tersebut, Kiai Ma’ruf meminta kepada kepala daerah yang termasuk dalam lima kabupaten dengan kemiskinan ekstrem agar menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan perngurangan kemiskinan ekstrem.
“Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021 tidak boleh terhambat dengan anggaran. Karena pemerintah sudah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial.
“Pemerintah merespons penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai yang akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas selama tiga bulan hingga akhir 2021,”
Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengungkapkan jika di Kabupaten Bangkalan ada 25 desa yang tersebar di lima kecamatan yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan ekstrem.
“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin di tahun 2024 nanti. Setidaknya menjadi desa mandiri,” ungkapnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir kepala daerah dari lima kabupaten dengan kemiskinan ekstrem yaitu Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Rincian lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 adalah sebagai berikut Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen), Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen).
