Surabaya, NU Online Jatim
Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2019 lalu, pasangan Khofifah-Emil telah dua tahun memimpin dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Sembilan program utama yang dibawa dalam janji kampanye dulu dan diberi nama Nawa Bhakti Satya juga dinilai telah sukses membangun daerah serta memuliakan masyarakat Jatim.
Kendati demikian, dalam menjalankan setiap programnya tentu tidak semulus apa yang dibayangkan. Sejumlah persoalan di tubuh Pemprov Jatim di dua tahun era kepemimpinan Khofifah-Emil juga kerap kali mencuat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi mengatakan, secara umum memang dua tahun kepemimpinan Khofifah-Emil sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyak sektor yang perlu untuk dilakukan percepatan.
“Secara umum sudah bagus. Tapi masih perlu banyak percepatan dan pembenahan di sana-sini. Jangan terlalu banyak pertimbangan, harus lebih gesit lagi,” ujar Fauzan, Sabtu (13/02/2021).
Apalagi, kata dia, Provinsi Jatim saat ini juga masih berjibaku dengan pandemi Covid-19. Sehingga, tantangan ke depan seperti halnya di sektor ekonomi, pembangunan bahkan pendidikan jauh akan lebih kompleks.
“Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 1 tahun ini, tentu tantangan ke depan semakin komplek,” imbuhnya.
Kabar yang cukup memprihatinkan, beberapa waktu lalu ekonomi Jatim pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi hingga 2,39 persen. Dalam hal ini, jika kuartal IV/2020 dibandingkan dengan kuartal IV/2019, artinya Jatim mengalami terjun bebas. Sebab, pada kuartal IV/2019, ekonomi Jatim mampu tumbuh mencapai 5,42 persen.
“Data BPS 2020, untuk pertama kalinya ekonomi Jatim terkontraksi minus hingga 2,39. Ini adalah sejarah pertama kalinya semenjak krisis 1998. Ini tentu memprihatinkan,” tuturnya.
Kekosongan Jabatan Strategis
Tidak hanya itu, Fauzan yang sekaligus Bendahara DPW PKB Jatim itu juga menyoroti terkait tak kunjung terisinya 17 jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
“Konsolidasi birokrasi harus cepat dan terarah. Jangan tumpuk-tumpuk pekerjaan rumah. Seperti contoh, ramai kekosongan pejabat definitif di 17 OPD baru-baru ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Nur Kholis beberapa waktu lalu mengklaim bahwa saat ini proses pengisian masih dan sedang berlangsung. Ia mengakui jika memang ada kendala soal pengisian jabatan melalui sistem mutasi dan rotasi ini.
Ia bergeming, hal itu lantaran masalah teknis pergantian jabatan di tataran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional II Surabaya yang menyebabkan BKD Jatim harus melakukan pengajuan ulang.
Selain itu, ada sejumlah aturan yang juga diklaim menjadi salah satu kendala. Misalnya, seperti dalam Permendagri 90 kodefikasi penganggaran antara Dirjen keuangan daerah dan otonomi daerah belum sinkron.
Menyikapi hal itu, Fauzan menekankan bahwa Permendagri 90 seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai alasan terkait kosongnya 17 jabatan OPD tersebut. “Permendagri 90 jangan dijadikan alasan penundaan. Sampai kapan seperti ini terus ?. Kosong satu atau dua OPD dimaklumi, ini 17 OPD, rekor MURI lah,” katanya.
Sebab itulah, ia menyampaikan, dengan masih mudanya masa kepemimpinan Khofifah-Emil yang saat ini terhitung masih dua tahun, sudah seyogyanya tidak perlu lagi ragu dalam melakukan evaluasi di tubuh internal Pemprov Jatim.
“Senyampang momentum 2 tahun kepempinan Khofifah-Emil ini, jangan ragu-ragu untuk koreksi internal,” tandasnya.
