Probolinggo, NU Online Jatim
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo secara tegas menolak wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abdur Rozak, menyatakan bahwa gagasan tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi dan independensi hukum di Indonesia.
“Wacana ini mengancam demokrasi. Dengan kondisi pembangunan hukum yang belum sempurna, ekonomi masyarakat yang sulit, budaya hukum yang lemah, dan tingkat pendidikan yang rendah, wacana ini justru dapat melemahkan penegakan hukum,” jelas Rozak pada Ahad (01/12/2024).
Menurutnya, posisi Polri yang independen saat ini telah menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa intervensi politik. Jika Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri, ia khawatir kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan runtuh.
“Netralitas Polri harus tetap dijaga. Jika tidak, lembaga ini akan terancam, dan publik kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Rozak juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal di tubuh Polri, terutama dalam menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menilai bahwa menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang lebih besar.
“Kami menolak wacana ini karena dapat mengganggu netralitas Polri. Independensi lembaga penegak hukum adalah syarat mutlak untuk menjaga demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Rozak mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kader PMII, untuk bersama-sama menjaga dan mengawal independensi Polri. Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan independen adalah fondasi penting untuk mewujudkan demokrasi yang kokoh.
Langkah PC PMII Probolinggo ini merupakan bentuk respons terhadap isu-isu yang berpotensi melemahkan demokrasi dan independensi lembaga hukum di Indonesia. Rozak menegaskan bahwa pihaknya akan terus konsisten menyuarakan aspirasi yang mendukung keberlangsungan demokrasi di Tanah Air.
“Kami berharap masyarakat terus mengawal agar Polri tetap independen. Dengan begitu, cita-cita demokrasi yang adil dan berkeadilan dapat terwujud,” pungkasnya.
