Bangkalan, NU Online Jatim

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan meminta kepada Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan untuk meningkatkan pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Hal disampaikan saat silaturahim di Ruang Kapolres Bangkalan, Selasa (19/11/2024).

 

Ketua PC PMII Bangkalan, Abd Holik, mengatakan bahwa hal sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kerawanan yang dapat terjadi selama proses demokrasi berlangsung. Ia meminta peran strategis Polres Bangkalan dalam pengamanan Pilkada 2024 agar benar-benar diperhatikan dan ditingkatkan.

 

"Kita tidak mau pesta demokrasi lima tahunan ini mengesankan petaka yang tidak baik, apa lagi sampai berujung maut karena beda pilihan," ujarnya kepada NU Online Jatim.

 

Menjelang Hari Pemungutan Suara, ia berharap Pilkada berjalan dengan kondusif dan damai tanpa ada gesekan. Dirinya tidak mau ada pertumpahan darah sebagai dampak dari berlangsungnya Pilkada Bangkalan.

 

"Kita mengingatkan bahwa Pilkada di Bangkalan sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi. Pada pertemuan tersebut, PMII Bangkalan memandang penting sekali bagi aparat kepolisian untuk mengoptimalkan pengamanan baik sebelum Pilkada maupun sesudahnya nanti," terangnya.

 

Holik mengungkapkan Pilkada merupakan momentum penting bagi masyarakat Bangkalan dalam memilih pemimpin daerah. Sebab itu, aparat keamanan harus hadir sebagai pihak netral dan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

 

“Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, PMII Bangkalan merekomendasikan beberapa poin penting terhadap Polres Bangkalan,” katanya.

 

Berikut ini rekomendasi PC PMII Bangkalan terhadap Polres Bangkalan demi terciptanya Pilkada 2024 yang aman dan damai.

 

1. Meminta Polres Bangkalan meningkatkan pengamanan di wilayah yang berpotensi menjadi titik rawan konflik.
2. Aparat kepolisian menjaga integritas dan netralitas di Pilkada 2024.
3. Memaksimalkan fungsi Bhabin Kamtibmas di tingkat desa.
4. Pastikan setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye, masa tenang, hari pencoblosan, sampai penghitungan suara, mendapatkan pengawasan yang ketat.