Sidoarjo, NU Online Jatim

Aturan terkait lepas jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 tengah menjadi sorotan publik. Tak jarang pula Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab menuai berbagai kecaman sekaligus protes dari banyak kalangan.

 

Di antara protes tersebut datang dari Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin. Ia mengemukakan, apa yang dilakukan oleh BPIP selaku pembina Paskibraka merupakan langkah mundur dan mempermalukan Presiden Jokowi.

 

“Apa yang diputuskan tersebut kami anggap ini sebagai langkah mundur yang dilakukan BPIP. Karena Kepala BPIP telah mempermalukan Presiden Jokowi,” katanya kepada NU Online Jatim, Kamis (15/08/2024).

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki putra-putri terbaiknya yang terpilih menjadi pasukan Paskibraka sebagai duta Pancasila dengan berlatar belakang aneka ragam budaya serta agama. Putusan BPIP tersebut adalah bentuk kooptasi (perubahan tujuan atau misi asli) terhadap keberagaman di Indonesia.

 

“Juga bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945. Keputusan BPIP ini adalah bagian dari kooptasi keberagaman yang telah sekian lama dirajut oleh para pendahulu bangsa,” tegas Rizza.

 

Dirinya berharap, lembaga yang dipimpin Yudian Wahyudi ini segera menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

 

“Untuk menghentikan polemik yang terjadi saat ini, kami berharap keputusan BPIP tersebut segera dicabut dan direvisi atau dikoreksi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua golongan,” tutupnya.

 

Sebagaimana maraknya berita yang dimuat di sejumlah media, atribut bagi anggota Paskibraka putri ini dipakai saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus 2024 lalu. Namun, tak satu pun anggota Paskibraka putri tersebut yang berjilbab, padahal ada sebanyak 18 anggota Paskibraka putri yang dalam kesehariannya di antaranya memakai jilbab.

 

Kepala BPIP Yudian Wahyudi buka suara terkait polemik ini. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

 

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskribaka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, Rabu (14/8/2024).

 

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan. Atas polemik yang terjadi, Yudian pun menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab.

 

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," pungkasnya.