Gus Abe: PMII Tegas Tolak Politik Polarisasi

Tulungagung, NU Online Jatim
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Abdullah Syukri atau Gus Abe secara tegas menolak politik polarisasi. Pasalnya, menjelang Pemilihan Umum 2024 banyak isu maupun black campaign untuk memecah belah kerukunan.

"Hari ini kita akan menghadapi tahun politik. Saya sampaikan di sini dengan tegas, PMII  menolak politik polarisasi. Kita tidak ingin terpecah belah," ungkapnya dalam acara Muspimnas PMII di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kamis (17/11/2022).

Gus Abe menuturkan. organisasi dengan tri motto yaitu dzikir, fikir, dan amal sholeh ini tidak menginginkan terjadinya kerusakan atas persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun ratusan tahun lalu oleh para pendiri bangsa.

PMII juga tidak menginginkan terjadi kerenggangan sosial hanya karena perebutan kursi kekuasaan. Terlebih dalam dunia digital sekarang ini hal itu semakin mudah disebarkan melalui berbagai platform media sosial.

"Kita PMII fokus kepada kriteria calon pemimpin. Tidak fokus terhadap personifikasi yang dibangun dari branding media sosial dan lain sebagainya," jelasnya.

Alumni Development and Governance, Institute of Political Science University of Duisburg-Essen, Germany 2017 ini berharap nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin baru dari PMII, baik di Pemilu 2024 ataupun di masa yang akan datang.

"Kita berharap calon pemimpin Indonesia di masa akan datang ada dari keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia," terangnya.

Keluarga besar Pesantren Asy-Syakiroh 2 Buntet Pesantren Cirebon ini mengapresiasi proyek-proyek mercusuar pemerintah yang dilakukan selama ini. Mulai membangun jalur tol, membangun kereta cepat, membangun bendungan dan lain sebagainya.

Akan tetapi, lanjut Gus Abe, ia meminta pemerintah agar juga bersemangat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tidak hanya korupsi, melainkan banyak sektor yang masih menjadi pekerjaaan rumah (PR) pemerintah, salah satunya dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah.

"Pemerintah juga harus memiliki political will yang sama kuat ketika mereka memberikan hak pendidikan kesehatan dan hak dasar hidup lainnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita ingin melihat political will yang sama dari presiden dan seluruh stakeholders," tandasnya.