Tulungagung, NU Online Jatim
Jaringan Gusdurian Tulungagung menggelar diskusi demokrasi dan menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi dan politik yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu.
Beberapa kejadian dinilai mengancam demokrasi dan martabat Pemilu. Diskusi ini diikuti puluhan mahasiswa dan aktivis lintas agama.
Koordinator Gusdurian Tulungagung, Rizka Umami mengatakan, Pemilu adalah prosedur pergantian kepemimpinan secara demokratis. Dalam Pemilu suara rakyat menjadi instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.
"Karena itu keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel dan tak partisan, sehingga hasilmya mendapat kepercayaan penuh dari publik," ujarnya, Jumat (09/02/2024) malam yang dilansir oleh jatimnow.com.
Selama masa kampanye berlangsung, Gardu Pemilu jaringan Gusdurian mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut sebanyak 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggaran negara. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman terhadap integrasi dan martabat pemilu.
"Jaringan Gusdurian bertekad mengoreksi hal ini dan mengawal proses elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik," tuturnya.
Di akhir kegiatan, mereka membacakan pernyataan sikap menyikapi kondisi demokrasi dan politik yang sedang terjadi. Terdapat 7 poin dalam pernyataan sikap ini.
Di antaranya adalah menyayangkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, menuntut penyelenggara negara untuk menjaga integritas, kejujuran dan sikap netral. Selain itu mereka juga mengajak masayarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan meminta penyelenggara pemilu untuk profesional.
"Kami juga mengajak para tokoh agama untuk menjadi teladan moral serta ikut mengawal Pemilu," pungkasnya.
