Sidoarjo, NU Online Jatim
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBHNU) se Indonesia membuka stand konsultasi hukum gratis pada acara Puncak Resepsi 1 Abad NU. Sedikitnya ada 500 advokat dan paralegal yang siap menerima konsultasi di stand yang terletak di area parkir timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Ketua LBHNU Sidoarjo Sudiro Husodo mengatakan, lembaganya akan tetap konsisten untuk melakukan pendampingan hukum, baik non litigasi maupun litigasi, dalam perkara peradilan pidana, perdata, PTUN, peradilan agama kepada seluruh warga NU.
“Tentu dengan tetap berpedoman pada Qonun Asasi yang dibuat oleh pendiri NU, yakni Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari yang mengandung tuntunan bagaimana warga NU harus bersatu dan bersikap setiap menghadapi berbagai masalah dan cobaan,” katanya kepada NU Online Jatim.
Sementara dalam tataran implentasi, LPBHNU akan tetap menjadikan KH Abdul Wahab Hasbullah sang penggerak Nahdlatul Ulama sebagai inspirasi dalam berkhidmah di bidang advokasi. Mengingat, pada periode awal berdirinya NU di era 30-an, Kiai Wahab adalah sebagai seorang advokat.
“Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari mengejawantahkan spirit menyemarakkan Harlah 1 Abad NU yang digagas oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, yaitu melakukan kontekstualisasi dari berbagai macam gerakan yang menjadi dasar NU demi tercapainya dunia baru yang berkeadaban dan kemaslahatan umat secara menyeluruh,” ucapnya.
Adapun jenis kegiatan layanan konsultasi hukum gratis berkaitan dengan advokasi di luar pengadilan (non litigasi) yang meliputi pendampingan perkara pidana di kepolisian dan kejaksaan, konsultasi hukum, mediasi, investigasi perkara dan pendampingan di luar pengadilan, hingga legal drafting.
“Sementara advokasi di dalam pengadilan litigasi, di antaranya pendampingan perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri, hingga pendampingan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN),” terangnya.
Selain itu, LBHNU se Indonesia juga siap melakukan pendampingan perkara perdata di Pengadilan Agama, upaya hukum banding dan kasasi, maupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
