Surabaya, NU Online Jatim
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur beberapa waktu lalu menerbitkan rilis hasil putusan bahtsul masail berkaitan dengan konten kreator. Di dalam putusan itu PWNU Jatim mengingatkan agar pembuat konten di media sosial mengedepankan etika.
Hal ini pun mendapatkan respons positif dari sejumlah pihak, salah satunya oleh pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo. Secara umum, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan PWNU Jatim kaitannya dengan konten kreator.
“Saya sudah menunggu lama putusan seperti ini. Ini seolah menjawab kegelisahan saya selama ini,” ujar Suko dilansir dari Aula News, Ahad (17/09/2023).
Dirinya menjelaskan, wilayah hukum selama ini dianggapnya kurang efektif dalam memberikan panduan bagi kalangan yang berkecimpung di bidang konten kreator. Padahal, aturan atau regulasi tentang hal dimaksud sudah ada sejak lama.
“Ruang yang lebih kuat ya soal etika dan itu harus dilakukan oleh lembaga yang punya kredibilitas moral seperti PWNU Jatim. Saya sangat mendukung,” ungkap Suko.
Untuk itu, pengajar Etika Komunikasi ini berharap putusan sebagaimana yang dituangkan dalam hasil bahtsul masail tersebut menjadi panduan untuk semua kalangan dalam memanfaatkan media digital. Bahkan, pihaknya berharap agar putusan tersebut mendapat dukungan dari negara agar lebih bernilai.
“Saya juga berharap banyak pihak yang dilibatkan, agar ini menjadi keputusan bersama yang nantinya menjadi panduan hidup bagi masyarakat,” tutur inisiator sekaligus Wakil Ketua Komite Komunikasi Digital ini.
Ia menyebutkan, dunia digital hari ini seringkali dipenuhi dengan sikap ketidaksantunan dan caci maki, sehingga tidak dapat membangun konstruksi masyarakat yang lebih baik, sebagaimana tujuan utama digitalisasi.
Sebab itu, hasil putusan bahtsul masail PWNU Jatim, khususnya yang berkaitan etika konten kreator, merupakan hal yang ditunggu banyak kalangan. Bahkan, kehadirannya seyogyanya tidak hanya cukup pada bentuk rilis putusan semata, namun juga menjadi bahan diskusi dan sosialisasi dalam lintas institusi.
“Minimal harus menjadi bahasan hingga ke tingkat negara. Hal seperti ini harusnya bisa jadi nilai yang ikut mengontrol bahwa sesungguhnya The Freedom is not Free,” pungkasnya.
