Raker LWPNU Jatim Sinergikan Percepatan Sertifikasi Wakaf

Surabaya, NU Online Jatim

Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja bertajuk ‘Sinergi Percepatan Sertifikasi Wakaf dan Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kemaslahatan Umat’ di Aula KH Bisri Syansuri lantai 1 PWNU Jatim, Ahad (23/02/2025).

Wakil Ketua PWNU Jatim, H Mustain mengatakan, pihaknya menggambarkan seperti pabrik gula yang sudah dibuka oleh Kiai Asep dengan tak terbatas. “Pabriknya sudah buka, mesinnya sudah siap kerja, tinggal tebunya ini dari mana, ini PR nya PWNU Jatim. Jadi ya rugi ketika pabrik sudah dibuka tetapi gaada yang diolah,” ujarnya.

Menurutnya, dua hari yang lalu pihaknya telah bermusyawarah dengan KH Kikin A Hakim Mahfudz, Ketua PWNU Jatim sepakat akan segera dibuatkan surat instruksi kepada seluruh PCNU di Jatim untuk memfasiliasi dan mensupport gerakan sertifikasi wakaf NU ini.

Selama ini, lanjutnya, LWP bergerak sendiri, dari 45 PCNU baru setengah yang punya tim penggerak wakaf, bahkan ada 7 PCNU yang sama sekali tidak bergerak hingga saat ini. Oleh karena itu, surat yang dibuatkan oleh PWNU akan bergerak dengan mensinergikan lembaga yang lain yang mungkin mensupport lembaga LWP, sebab lembaga LWP PWNU tidak punya apa-apa.

“Kader penggerak wakaf ini mereka bergerak masih harus mempersiapkan materai, patok, dan sebagainya untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan,” terang Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jatim ini.

Sementara itu, Ketua LWP PBNU, KH Mardini menerangkan, pada saat ini di PBNU sedang melakukan tim teknis untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf se-Indonesia.

“Tim ini seharusnya minggu kemarin sudah selesai ditandatangani oleh Ketum PBNU dan Menteri ATR/BPN. Nanti di dalam tim itu akan melibatkan seluruh Ketua Kanwil ATR/BPN se-Indonesia dan Ketua LWPNU se-Indonesia.

Pihaknya menjelaskan, teknisnya nanti dari Kanwil maupun PWNU sampai ke PCNU, sedangkan ke MWCNU diwakili oleh PCNU. Tim ini akan tertuang dalam perjanjian kerja sama, mudah-mudahan paling lambat 1-2 hari lagi.

“Di PBNU, pertama terbitnya tim teknis pendaftaran tanah, kedua tim teknis untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah. Dari 2 tim ini yang dipercepat terlebih dahulu adalah tim teknis pendaftaran tanah,” jelasnya.