Jakarta, NU Online Jatim
Beberapa waktu lalu, sejumlah kawasan di Kabupaten Trenggalek tergenang banjir. Bahkan ada beberapa warga yang harus dievakuasi ke kawasan lain lantaran daerahnya sudah tidak layak dihuni lantaran berbahaya.
Banjir hebat yang melanda kabupaten ini memberikan sinyal bahwa ada yang tidak beres dari pengelolaan lahan, sehingga mengakibatkan tanah longsor dan banjir dengan intensitas mengkhawatirkan.
Dan kondisi ini sepertinya akan semakin menjadi ancaman serius seiring dengan keluarnya izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Mineral Nusantara (MSN). Perusahaan ini akan melakukan eksplorasi lahan di Kecamatan Dongko dengan luas izin mencakup delapan kecamatan lain dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yaitu Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Gandusari, Munjungan, Kampak, dan Watulimo. Luasnya mencapai lebih dari 12 ribu hektare.
Izin tersebut dinilai seperti tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pasalnya, pertambangan tersebut dinilai dapat menghancurkan ekosistem lingkungan dan alam wilayah tersebut.
Rohmad Widodo dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Trenggalek menyampaikan, bahwa tanpa ada penambangan emas saja, Trenggalek mengalami bencana luar biasa, seperti banjir bandang pada bulan ini. Sebagaimana dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 11 kecamatan terdampak banjir bandang itu, yaitu Kampak, Dongko, Gandusari, Tugu, Pule, Suruh, Bendungan, Trenggalek, Pogalan, Karangan, dan Durenan.
“Ada tanda alam tidak boleh diapa-apakan. Tidak disentuh alat berat saja berakibat bencana,” kata Rohmad saat berkunjung bersama rombongan Aliansi Rakyat Trenggalek ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (26/10/2022).
Akibat dari bencana itu, sejumlah warga bahkan direlokasi karena wilayahnya sudah tidak bisa ditinggali. Hal itu disebabkan tanah di tempat tinggalnya tersebut bergerak.
Senada dengan Ansor, Dian Meiningtias dari Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Trenggalek juga menegaskan kekhawatiran serupa. Sebab, keberadaan tambang sangat memungkinkan terhadap rusaknya lingkungan hingga kehilangan sumber air. Padahal, air di desa tersebut juga dialirkan ke berbagai desa lain di sekitarnya.
Sementara itu, kebutuhan air sangatlah banyak, bukan saja untuk kebutuhan pribadi, seperti bersuci dan bercuci, hingga masak, tetapi juga untuk mengairi tetumbuhan, khususnya sayur-mayur, yang sengaja ditanam di rumah-rumah.
Hal serupa juga diungkapkan Suripto dari Aliansi Rakyat Trenggalek. Ia menyampaikan, bahwa pertambangan emas PT SMN tersebut dapat mematikan sumber air yang menjadi sarana penghidupan warga sekitar.
“Kita bisa hidup tanpa emas, tapi tidak bisa hidup tanpa air,” katanya.
Tidak hanya itu, SMN juga memasukkan kawasan lindung terkait dengan lempengan rawan bencana longsor (mega trust) yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Jika tidak dijaga, hal tersebut tentu akan mengancam warga sekitar karena bencana di depan mata.
Selain itu, lanjut Suripto, IUP juga bukan hanya melanggar gegara dapat menimbulkan bencana alam dahsyat, tetapi juga akan merusak situs cagar budaya, yaitu Prasasti Kamulan dan Prasasti Kampak.
Baginya, penerbitan IUP tidak sekadar melanggar hukum, tetapi juga menabrak teoekologis, hubungan dengan Tuhan (hablun minallah) dan ikatan dengan lingkungan (hablun minal alam). Pelanggaran ini, menurutnya, kafir lingkungan.
“Alam ini bukan untuk dieksploitasi, tapi harus mampu diwariskan,” ujarnya.
Artikel diambil dari: Izin Penambangan Emas Terbit, Warga Trenggalek Terancam Bencana Alam Dahsyat hingga Bencana Kemaksiat
Kehadiran rombongan ini diterima oleh Savic Ali sebagai Ketua PBNU yang memiliki perhatian atas masalah bencana alam dan perubahan iklim di berbagai daerah.
