Respons Isu-isu Perlindungan Perempuan dan Anak di Hari Kartini

Surabaya, NU Online Jatim

Pemerhati masalah gender dan anak dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Tri Wuryaningsih, menilai Hari Kartini tiap 21 April merupakan momentum refleksi bahwa masih banyak persoalan yang berkaitan dengan kaum perempuan dan anak.   

"Sekarang juga telah memasuki tahapan pilkada 2024, mestinya calon-calon yang akan dimunculkan dalam pilkada merupakan sosok yang mampu merespons isu-isu perlindungan perempuan dan anak," kata Tri Wuryaningsih di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Ahad (21/4/2024) dilansir Antara.

Dia berharap persoalan-persoalan kaum perempuan dan anak tersebut dari waktu ke waktu bisa ditangani dengan baik. Sosiolog Unsoed itu juga menjelaskan, masalah keterwakilan perempuan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

"Karena salah satu komposit indeks pembangunan gender itu kan adalah perempuan di lembaga manajerial, lembaga-lembaga yang memang kemudian punya kewenangan untuk membuat keputusan. Kabupaten Banyumas kalah dengan Purbalingga dan Cilacap soal itu, sehingga ini juga menjadi PR," kata pemerhati masalah gender dan anak itu.

Selain itu, kata dia, sumbangan pendapatan perempuan untuk keluarga juga relatif jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut dia, hal itu berarti kontribusi ekonomi perempuan untuk pendapatan keluarga masih rendah.

"Itu menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Nah, persoalan-persoalan itu, termasuk persoalan stunting dan HIV/AIDS karena banyak kaum perempuan yang menjadi korban HIV/AIDS, ini juga menjadi PR yang harus direspons secara serius," katanya.

Karena itu, kata dia, peringatan Hari Kartini di tengah persiapan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum yang tepat untuk mencari calon-calon kepala daerah yang mampu merespons isu-isu perempuan dan anak.

Dalam hal ini, lanjut dia, Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November ditujukan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

"Jadi bukan hanya pilkada di Banyumas, ini 'kan serentak di seluruh Indonesia. Harusnya bisa merespons isu-isu tersebut," kata Tri Wuryaningsih.