• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Senin, 24 Januari 2022

Parlemen

Anggota DPRD Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Anggota DPRD Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim
Aisyah Liliana Agustina, juru bicara Fraksi PKB pada DPRD Jatim.
Aisyah Liliana Agustina, juru bicara Fraksi PKB pada DPRD Jatim.

Surabaya, NU Online Jatim

Aisyah Liliana Agustina, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jatim agar menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Jatim ke 5,12. Hal itu ia sampaikan saat rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jatim, Selasa (30/11/2021). 

 

Menurut Ica, sapaan akrab Aisyah, pihak eksekutif dalam KUA dan PPAS menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim di angka 4,09-5,80. Menurutnya, itu adalah angka pesimistis karena dianggap suatu ketidak pastian terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim.

 

"Pertumbuhan ekonomi di Jatim harus ada angka yang jelas. Saya yakin pertumbuhan ekonomi di Jatim akan positif seiring melandainya pandemi Covid-19," kata Ica.

 

Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,12, lanjut dia, sangat relevan sesuai dengan range teratas dalam target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam (RPJMD) Jatim.

 

Ica berpendapat, angka 5,12 sangat masuk akal sebab pertumbuhan ekonomi di Jatim sendiri dari tahun 2014-2019 selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,2 persen.

 

"Hal itu sangat masuk akal, sebab pertumbuhan ekonomi di Jatim selalu diatas rerata pertumbuhan ekonomi nasional," kata alumni IAIN Sunan Ampel itu.

 

FPKB Jatim juga menyoroti mengenai alokasi dana bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta (BPDGS).

 

"Per September 2021 insentif untuk guru TK yang besarnya Rp200 ribu per bulan masih dianggarkan sembilan bulan. Fraksi PKB berharap agar pengalokasian anggaran tersebut disempurnakan menjadi 12 bulan," paparnya.

 

Anggota komisi A itu  juga menyorot bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) yang besarnya Rp300 ribu per September 2021 masih dianggarkan hanya satu bulan. Menurutnya, anggaran ini harus disempurnakan selama 12 bulan.

 

"Alokasi maksimal terhadap Bosda Madin ini penting, mengingat Jawa Timur merupakan provinsi santri dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia," ujarnya.


Parlemen Terbaru