Surabaya, NU Online Jatim
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu, BUMD memiliki peran penting dalam menambah pemasukan daerah. Maka BUMD harus memiliki profesionalitas kerja yang tinggi.
Namun lain halnya dengan di Jawa Timur, kerja-kerja BUMD dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Ahmad Hilmy.
“Saya melihat BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya,” katanya, Jumat (08/01/2021).
Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini berharap Pemprov Jawa Timur bisa melakukan restrukturisasi para pejabat BUMD.
“Perlu ada restrukturisasi di BUMD. Banyak pejabat yang tidak paham dalam menjalankan sebuah BUMD,” terangnya.
Hilmy menambahkan, bahwa seharusnya saat ini BUMD bisa memiliki program strategis untuk menambah pemasukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
“Padahal mereka punya aset yang pengelolaannya bisa dimaksimalkan. Seharusnya di masa pandemi Covid-19 ini BUMD memiliki inovasi guna meningkatkan pemasukan bagi APBD,” tambahnya.
Pria asal Pasuruan ini optimis jika pengelolaan BUMD baik maka APBD Jawa Timur akan semakin meningkat.
“Jika aset BUMD dapat dikelola dengan baik, maka bisa menambah pemasukan APBD, meskipun perekonomian sedang melemah akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Editor: Syaifullah
