• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 28 Januari 2023

Parlemen

DPRD Jatim Minta Pemprov Akselerasikan Realisasi Anggaran

DPRD Jatim Minta Pemprov Akselerasikan Realisasi Anggaran
Masduki, anggota Komisi D DPRD Jatim. (Foto: Istimewa).
Masduki, anggota Komisi D DPRD Jatim. (Foto: Istimewa).

Surabaya, NU Online Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur, Masduki menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur butuh akselerasi realisasi anggaran, untuk pemulihkan perekonomian masyarakat.

 

Hal ini Masduki katakan mengingat realisasi anggaran di Jawa Timur hanya terserap 27,89 persen. Angka ini menurun dibandingkan bulan yang sama di tahun 2020.

 

"Angka realisasi anggaran ini seharusnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Masyarakat membutuhkan penguatan perekonomian agar krisis akibat pandemi ini tidak terlalu berdampak signifikan," kata Masduki yang juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Rabu (28/07/2021).

 

Pandemi Covid-19 yang menyerang sisi kesehatan dan perekonomian masyarakat seharusnya menjadi titik poin untuk Pemprov Jawa Timur menyegerakan realisasi anggaran tersebut.

 

Anggota Komisi D ini juga menyebut banyaknya endapan anggaran tersebut dinilainya sangat tidak masuk akal. Berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah masyarakat Jawa Timur yang hampir mencapai 40 juta jiwa.

 

"Dilihat dari data yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, angka realisasi anggaran di Jawa Timur tidak lebih tinggi dibanding Kalimantan Utara dan Papua. Padahal angka pendeduknya lebih banyak kita. Ini yang menjadi pertanyaa kami selaku wakil rakyat," ujarnya.

 

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto-Jombang ini meminta agar Pemprov Jawa Timur membuat terobosan baru dalam menangani pandemi ini, khususnya dalam pengelolaan anggaran agar bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran.

 

"Dengan maksimalnya realisasi anggaran tersebut, setidaknya masyarakat Jawa Timur tidak terlalu terdampak dengan pandemi Covid-19 ini. Apalagi yang harus dipertimbangkan, endapan anggaran tersebut harus segera disalurkan," ujarnya.

 

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  (FITRA) menganggap hasil yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia sangat mengecewakan. 

 

 

Serapan anggaran Pemprov se Indonesi per 9 Juli 2021 baru 33,78 persen, angka ini lebih rendah dibanding serapan pada bulan sama (yoy) tahun 2020 yang berada di angka 37,90 persen. Sementara itu, untuk kabupaten dan kota serapan anggaran per 9 Juli 2021 baru diangka 28,46 persen dan 33,48 persen angka ini juga lebih rendah dibanding bulan Juli 2020 (yoy) berada di angka 37,50 persen.


Parlemen Terbaru