• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 1 Oktober 2022

Parlemen

DPRD Jatim Sarankan Solusi Tekan Kasus Kematian Bayi dan Ibu Hamil

DPRD Jatim Sarankan Solusi Tekan Kasus Kematian Bayi dan Ibu Hamil
Umi Zahrok, Anggota F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/Totok)
Umi Zahrok, Anggota F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/Totok)

Surabaya, NU Online Jatim

Tinginya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang masih belum teratasi dengan baik. Tingginya Kasus tersebut diperparah sriring dengan munculnya pandemi Covid-19.

 

Tercatat pada tahun 2018 AKI dan AKB sebanyak 522 kasus. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 520 kasus, dan tahun 2020 naik kembali menjadi 565 kasus. Selama Januari sampai Juni 2021 terjadi 329 kematian ibu hamil dan bersalin. Lebih ironis, pada bulan Juli saja terjadi 311 kasus kematian AKI dan AKB. Sehingga sepanjang 2021 ini saja ada 640 kasus. Data tersebut diperoleh dari Perkumpulan Obsterti dan Ginekologi Indonesia (POGI).

 

Kondisi tersebut memancing perhatian dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Umi Zahrok. Ia pun menawarkan tiga solusi yang taksir mampu menekan AKI dan AKB di Jawa Timur. Pertama yaitu mempercepat vaksinasi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan untuk ibu hamil. Sebab ia menilai salah satu menjadi faktor meningkatnya AKI dan AKB karena terpapar Covid-19.

 

“Vaksinasi bagi ibu hamil sendiri sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 juga menekan jika suatu saat tertular Covid-19 akan mengurangi gejala berat penderita,” katanya.

 

Kedua, yang penting terkait optimalisasi anggaran. Artinya optimalisasi belanja daerah untuk pemenuhan sarana prasarana hingga insentif untuk tenaga kesehatan menjadi solusi pencegahan AKI. Ia berpendapat bahwa sejak pandemi Covid-19, ibu hamil mengurangi intensitasnya untuk ke rumah sakit atau pun ke puskesmas untuk sekadar memeriksa kandungannya.

 

Kondisi yang demikian itu harus segera diambil tindakan dengan cara menjemput bola. Pemerintah harusnya melakukan pendataan dan tenaga kesehatan seharusnya mendatangi rumah ibu hamil.

 

“Oleh karenanya, optimalisasi anggaran untuk sarana prasarana kesehatan dan pemberian insentif untuk nakes menjadi kunci,” sambungnya.

 

Tidak hanya itu, menurut politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menyarankan agar memasifkan partisipasi masyarakat. Khususnya yang tergabung dalam organisasi keperempuanan, seperti PKK, Fatayat NU, Muslimat, Perempuan Bangsa atau semacamnya untuk turut mengambil peran dalam mengentaskan AKI dan AKB.

 

"Tujuannya untuk memberi motivasi promotif preventif bagi penguatan mental spiritual ibu hamil sampai sehat melahirkan," ujarnya.


Parlemen Terbaru