Surabaya, NU Online Jatim
Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dilanda bencana. Namun, penanganan kebencanaan yang dilakukan masih terlalu fokus pada tanggap darurat yaitu fase ketika bencana terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim pada acara Bedah Buku dan Halaqah Fikih Kebencanaan yang digelar oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jatim, Selasa (15/03/2022).
"Ketanggap daruratan adalah fase ketika bencana terjadi. Jika ada bencana baru kita panik. Jarang ada yang memperhatikan masalah pengurangan risiko bencana.Semakin kita fokus pada pengurangan risiko maka semakin kecil kerugian yang terjadi," ungkapnya.
Padahal menurutnya, saat ini kualitas bencana semakin naik dan kuantitasnya semakin sering sehingga kerentanan masyarakat juga naik. Maka, perlu perhatian khusus terkait pengurangan risiko bencana.
"Maka dari itu, faktor pengurangan risiko menjadi penting lewat edukasi dan membangun infrastruktur yang aman bencana," kata politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.
Oleh karena itu, dirinya bersama Komisi E DPRD Jatim mengubah paradigma Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya fokus pada tanggap darurat kini juga memperhatikan terkait pengurangan risiko bencana.
"Kami di Komisi E, kurang lebih sudah tiga tahun ini mengubah paradigma BPBD. Yang dulu fokus di tanggap darurat dengan mendidik Tim SAR dan TRC, namun sekarang fokus pada pengurangan bencana dengan mendidik relawan untuk mengedukasi masyarakat," terangnya.
Selain itu, melalui rancangan peraturan daerah yang baru Komisi E juga mencantumkan salah satunya tentang pesantren aman bencana.
"Sudah kita minta kepada BPBD tahun anggaran ini agar ada pendidikan pesantren aman bencana," pungkasnya.
