• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 18 Agustus 2022

Parlemen

Hindari Kebocoran Dana, DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi BUMD

Hindari Kebocoran Dana, DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi BUMD
Ahmad Athoillah, Anggota Komisi B DPRD Jatim
Ahmad Athoillah, Anggota Komisi B DPRD Jatim

Surabaya, NU Online Jatim

DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memberikan atensi lebih kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim, Jatim Graha Utama (JGU) dan Petrogas Jatim Utama (PJU). 

 

Pentingnya perhatian dari Pemprov Jatim kepada BUMD ini dikatakan langsung oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah. Menurutnya, BUMD Jatim tersebut sudah keluar dari visi dan misi perusahaan dalam menambah pendapatan Jatim sendiri.

 

Oleh karenanya, Mas Atho' sapaan akrabnya sangat menyayangkan perusahaan sekelas petrogas yang bergerak di bidang gas dan minyak bumi sampai saat ini masih dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).

 

“Baru-baru ini tanggal 5 Juni 2021 ada penandatanganan pakta integritas PT PJU dengan dalih sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Memang pakta integritasnya berisi pernyataan atau janji tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas. Tapi untuk mencapai GCG itu setidaknya harus memenuhi empat komponen utama yaitu, fairness, transparency, accountability dan responsibility. Dan apakah dengan membuat pakta integritas bisa mencapai GCG?" kata Mas Atho', Sabtu (19/06/2021).

 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini berpendapat, kalau Pemprov Jatim memperbaiki rekrutmen, pola strategi bisnis di BUMD, serta melibatkan akademisi untuk memperbaik manajemen perusahaan, maka berdampak pada mulusnya jalan perushaan, sekaligus akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda halnya jika pembuatan pakta integritas tanpa melakukan perubahan. Sama saja menambah kecurigaan dari masyarakat terhadap pakta integritas ini. 

 

Saat ditanya tentang penandatanganan tujuh Memorandum of Understanding (MoU) Pemprov Jatim melalui BUMD dengan Group of Development Technologies and Construction Companies (GDTC) Maroko tersebut, Mas Atho’ mengungkapkan harus juga melalui pertimbangan dan evaluasi terhadap internal BUMD sendiri. Hal ini demi menghindari kebocoran dan terjadinya kecurangan.

 

“Memang baik ada investor masuk di Jatim untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu, harus diminimalisir, dan menutup berbagai celah terjadinya kecurangan. Selayaknya ada evaluasi tentang para pelaksana BUMD Jawa Timur. Bahkan kalau perlu ada intervensi khusus dari Gubernur," tuturnya. 

 

Ia menambahkan, pola manajemen dan strategi harus benar-benar menjadi pertimbangan sebelum penandatanganan MoU itu dilakukan.

 

“Mudah-mudahan saja ini merupakan langkah terbaik yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menambah PAD, bukan menambah celah baru untuk menambah kerugian negara," pungkasnya. 
 

Editor: Risma Savhira


Parlemen Terbaru