Surabaya, NU Online Jatim
Rotasi kursi Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dari Heru Tjahjono ke Wahid Wahyudi sebagai Pj Sekdaprov mengemban pekerjaaan rumah strategis tiga bulan ke depan.
Tugas pertama yang harus diselesaikan Wahid yakni penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Hal tersebut sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menyatakan, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disesuaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurut dia, RKPD memang sudah seharusnya dipersiapkan untuk tahun 2023.
"Nanti itu diperkaya dengan hasil Musrenbang. Kemudian dikongkritisasi di dalam APBD untuk penganggaran kegiatan-kegiatannya. Dan itu normatif saja mekanisme yang harus dilalui. Jadi tidak ada hal-hal yang spesifik," kata Kusnadi di gedung DPRD Jatim, Kamis (13/01/2022).
Selama tiga bulan menjabat PJ Sekdaprov Jatim, Kusnadi menyebut, bahwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim itu juga memiliki tugas menyiapkan Sekda definitif. Dia berharap, hal tersebut dapat segera dipersiapkan sebelum masa jabatan PJ habis.
"Segeralah dipersiapkan, jangan sampai terus kemudian nanti melampaui batas waktu. Kalau tidak selesai-selesai beliau (Gubernur Jatim) akan terbebani hal-hal teknis. Semoga tiga bulan ini bisa diselesaikan," harapnya.
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, bahwa berdasarkan undang-undang, Pj tidak mempunyai kewenangan atau dapat mengambil tindakan yang bersifat strategis. Seperti kebijakan yang berhubungan langsung dengan kepegawaian dan keuangan.
"Beliau (Wahid Wahyudi, red) hanya menjalankan. Jadi, bukan merencanakan sesuatu yang sifatnya strategis," paparnya.
Selama empat periode duduk di kursi DPRD Jatim, Kusnadi pun memberikan apresiasi baik kepada Wahid Wahyudi maupun Heru Tjahjono. Menurutnya, selama menjabat di kursi dewan, dia baru kali ini menemui ada pejabat sekda yang memiliki unggah-ungguh (sopan santun).
"Bahasane wong Jowo (orang Jawa), iku kulo nuwun (permisi) dan Plh (Heru Tjahjono) sebelum meninggalkan tugas juga pamit. Menurut saya ini suatu tradisi yang bagus, selalu membangun komunikasi yang baik di antara eksekutif dengan DPRD," pungkas Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.
