Jember, NU Online Jatim
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Prof Dr HM Noor Harisudin SAg SH MfilI mengatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam bisnis produk halal global. Hal ini penting agar industri produk halal dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Penegasan itu disampaikan dalam Kuliah Umum ‘Tantangan & Potensi Industri Halal Nasional Pasca UU Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Industri Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Selasa (17/10/2023).
“World Population Review 2023 menyebut Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4, yaitu 278.200.828 populasi. Total 87,18 persen dari 232,5 juta jiwa merupakan Muslim. Oleh karena itu, kita perlu bekerja keras membangkitkan industri halal di Indonesia,” jelas Prof Haris.
Industri halal, lanjut Prof Haris, merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan industri yang menggunakan sumber daya dan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut meliputi penggunaan bahan baku, proses pengolahan serta produk yang dihasilkan.
Industri Halal meliputi; Industri Makanan dan Minuman, Pariwisata Syariah, Fashion, Lembaga Keuangan Syariah, Formasi dan Kosmetik Halal, Media dan Hiburan Islami.
“Saat ini Indonesia berada di peringkat 4 pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab,” ungkap Prof Haris yang juga Pengasuh Pesantren Darul Hikam Mangli Jember.
Untuk mempercepat proses sebagai pusat Industri halal dunia, Indonesia telah membangun Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia, diantaranya Batamindo Industrial Park (Batam-Kepri), Bintan Inti Industrial Estate (Kepri), JIE Pulogadung (DKI Jakarta), Modern Cikande Industrual Estate (Serang -Banten), Save and Lock Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Kawasan Industri Surya Borneo Kotawaringin Kalimantan Tengah.
“Mengapa perlu membangun KIH? Keberadaan KIH diharapkan menarik investor global untuk menjadikan Indonesia pusat halal dunia,” tutur Prof Haris yang juga Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.
Menurut Prof Haris, industri halal nasional masih memiliki sejumlah kendala, antara lain; minimnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, produsen dan konsumen masih kurang kesadaran tentang produk halal, kurangnya infrastruktur dan koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur, kurangnya sosialisasi dan pendidikan serta informasi tentang produk halal, banyaknya bahan baku yang mengandalkan impor dan tidak standar halal.
Menyikapi kendala tersebut, Prof Haris memberikan sejumlah rekomendasi untuk industri halal ke depan. Misalnya, dengan mengevaluasi dan mempercepat proses sertifikasi halal dengan memberikan subsidi pada usaha kecil yang membutuhkan. Termasuk mendukung pertumbuhan industri halal domestik secara maksimal melalui riset dan pengembangan bahan baku halal.
“Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiscal untuk industri halal. Mengingat di sejumlah negara, industri halal mendapatkan potongan pajak, bahkan dibebaskan dari biaya masuk dan pajak penjualan,” pungkasnya.
