Bondowoso, NU Online Jatim
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah resmi dan bersepakat, bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp49,8 juta (Rp49.812.700,26) per orang. Biaya itu merupakan jumlah setelah disubsidi pemerintah. Sementara biaya aslinya Rp90.050.637 juta, yang meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan lain.
Terhadap hal ini, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bondowoso, KH Abd Qodir Syam menilai harga yang ada masih wajar. Apalagi kalau biaya tersebut dibandingkan dengan biaya ibadah umrah.
"Sekarang ini biaya umrah paket 16 hari sudah di atas harga Rp30 juta, kalau 40 hari bisa mencapai Rp60 juta lebih,” katanya kepada NU Online Jatim, Kamis (16/03/2023).
Dikemukakan bahwa kalau biaya haji adalah Rp.49,8 juta, dalam pandangannya jumlah tersebut masih tergolong terjangkau.
“Malah itu masih dapat dikatakan murah," katanya.
KH Abdul Qodir menerangkan, dalam biaya haji itu ada pembiayaan pembiayaan khusus yang melebihi biaya umrah. Di antaranya, biaya untuk menempati Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tiga tempat itu kata KH Abdul Qodir, yang mengelola langsung adalah orang Arab atau petugas yang ditunjuk Pemerintahan Arab Saudi.
Menurutnya, jamaah haji tidak bisa masuk ke tiga tempat tersebut pada saat tanggal dan bulan haji kecuali mendapatkan izin dari pihak pengelola. Sementara, biaya untuk pengurusan mendapatkan izin dari pihak pengelola 3 tempat tersebut, saat ini sebesar 5 ribu real. Dan hal itu memang ditentukan pemerintah Arab Saudi.
"5 ribu real kalau dirupiahkan sebesar Rp20 juta rupiah. Semisal kalau biaya umrah paket 40 hari sebesar Rp60 juta, ditambah dengan biaya Rp20 juta menjadi Rp80 juta. Jadi jika dibandingkan dengan biaya haji saat ini masih murah, " imbuhnya.
Menurutnya, pengajuan pemerintah mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 kurang lebih sebesar Rp90 juta, merupakan suatu kewajaran. Karena pemerintah bertujuan untuk memberitahu, bahwa biaya riilnya haji memang seperti itu.
Disampaikannya, biaya haji yang disepakati sebesar Rp49,8, juta, karena sudah ada subsidi dari pemerintah."Kalau tidak disubsidi oleh pemerintah maka senilai Rp90 juta itu benar sebenarnya. Karena sebagian disubsidi, sehingga menjadi Rp49,8 juta," imbuhnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Cermee ini, harga yang ada masih menjadi sebuah keuntungan bagi umat Islam Indonesia. Karena biaya haji disubsidi kurang lebih 45 persen oleh pemerintah.
"Kalau biaya sendiri tanpa subsidi pemerintah itu harga wajarnya sekitar kurang lebih Rp90 juta," tutupnya.
Penulis: Bahrullah
