Kediri, NU Online Jatim
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) bersama Koordinator Bidang Ekonomi PWNU Jatim menggelar bahtsul masail bahas pajak dalam perspektif Islam, Sabtu (18/03/2023). Kegiatan dilaksanakan di sela serangkaian agenda penutupan peringatan 1 Abad NU oleh PWNU Jatim yang dipusatkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Sabtu (18/03/2023).
Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jatim KH Ahmad Asyhar Shofwan mengatakan, pajak sebagai salah satu sumber anggaran sekaligus bukti partisipasi seluruh warga negara harus diterima. Namun demikian harus dikelola secara amanah dan profesional.
"Maka, kegiatan ini menunjukkan sebagai sebuah warning sekaligus motivasi kepada pemangku kebijakan terkait perpajakan," ujarnya.
Untuk itu, partisipasi pajak dari warga untuk menopang APBN tetap boleh dilakuan. Karenanya, ia meminta kepada moderator agar forum bahtsul masail tersebut pembahasannya fokus pada aspek kemaslahatan bersama.
"Karena kebijakan pajak adalah untuk kemaslahatan semua, maka wajib untuk ditaati," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dman Penyidikan (P2IP) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim, Asy'ari pada mulanya mengira bahtsul masail hanya fokus pada aspek fiqih. Namun, dengan adanya kajian ini ternyata bahtsul masail bisa meliputi banyak hal.
"Karena dulu aktif ikut bahtsul masail setiap minggu wage yang membahas hanya tentang aspek fiqih," katanya.
Menurutnya, dibahasnya sejumlah hal yang sedang viral, termasuk soal pajak, merupakan hal yang sangat layak diapresiasi. Hal ini menjadi bukti bahwa NU merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang istiqamah mengawal kebangsaan.
Disebutkan, pajak dalam definisinya memang bersifat memaksa. Namun demikian, hendaknya hal ini dapat dipahami dan melaksanakan apa yang sudah menjadi normanya.
"Karena undang-undang itu bisa efektif berjalan karena adanya kerelaan dan kesepahaman dengan adanya aturan tersebut," pungkasnya.
