Sumenep, NU Online Jatim
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya secara tegas mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama secara kelembagaan tidak akan pernah terlibat dalam politik praktis.
"Jika kita baca putusan Muktamar, tidak ada orang yang bingung. Mari kita baca rumusan Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo. Atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta, yang memutuskan 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga NU," ujarnya di fanspage TVNU yang diunggah Senin (21/11/2022) malam.
Disebutkan, bahwa putusan Muktamar tersebut tidak butuh disyarahi atau diperjelas. Sebab putusannya sederhana, yakni jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk kepentingan politik praktis.
"Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silahkan berkampanye, asal tidak pakai (organisasi) NU, baik di partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan NU. Karena seluruh partai ada keterlibatan Nahdliyin," tuturnya.
Menurut Gus Yahya, warga NU tersebar merata di sejumlah partai politik. Disebutkan, partai yang mengklaim paling NU kurang dari 10 persen, sedangkan NU sendiri lebih dari 50 persen muslim Indonesia.
"Yang lebih penting lagi, tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis. Supaya warga yang merasa bukan NU tidak sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU, yang ada hanyalah saudara," sergahnya.
Diceritakan, di India ada organisasi Raṣṭriya Svayamsevaka Sangha (RSS), yakni sebuah organisasi utama dari kelompok Sangh Parivar atau organisasi Hindu yang membentuk partai politik bernama Partai Bharatiya Janata Party (BJP).
Partai tersebut berkampanye atas nama Hindu karena rakyat India mayoritas beragama Hindu. Akibatnya, lanjutnya, partai ini menang terus. Namun dampak terbesarnya adalah melihat warga non Hindu sebagai musuh.
"Terjadilah diskriminasi, persekusi, penganiayaan dan lainnya. Akhirnya orang-orang mayoritas menganiaya minoritas. Dan ingat, jangan sampai warga NU memicu keadaan seperti itu," pintanya.
"Siapa bilang umat Islam tidak melakukan hal semacam ini. Berkacalah pada Nigeria yang muslimnya mencapai 60 persen. Kampanyenya juga menggunakan agama. Akhirnya umat muslim mengharamkan hal-hal yang berbau Barat. Termasuk terjadi penganiayaan, penculikan, pembunuhan oleh kaum mayoritas," imbuhnya.
Di samping itu, pihaknya mengimbau agar Nahdliyin dan khususnya pengurus NU tidak meraup keuntungan demi jabatan politik di Indonesia. Menurutnya, kepentingan NU adalah keselamatan bangsa dan negara.
"Kami meyakini NU memiliki nasib mulia. Sebaliknya, kita menempel ke NU pasti memiliki nasib mulia," paparnya.
Tak hanya itu, yang dibutuhkan dalam menjalankan roda organisasi ini adalah disiplin mengikuti dan menjalankan AD/ART.
"Jika ada orang yang punya gagasan yang lebih baik daripada aturan yang ditetapkan. Tunggu perubahannya dan perjuangkan dalam Muktamar berikutnya. Jadi, salah satu tujuan konsolidasi dihelat adalah agar kita bersama-sama menjalankan aturan nasional tanpa terkecuali," tandasnya.
