Sumenep, NU Online Jatim
Naiknya harga pupuk urea dan organik di tahun 2021 menyebabkan petani mengeluh dan merasa kesusahan untuk mendapatkan harga pupuk yang murah di musim penghujan, terlebih di masa pandemi.
Karena problem tersebut, Ketua Divisi Penyuluhan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Sumenep, Buna’i tidak setuju dengan tingginya harga pupuk sampai 25 persen. Dan kebijakan ini dinilai merugikan warga petani.
“Di masa pandemi semestinya pemerintah tidak menaikkan harga pupuk. Harga pupuk urea sebelum naik adalah berpatokan kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 2000 hingga 2500 per-kilogram. Sedangkan jenis pupuk organik per-50 kilo gram, harga di masyarakat adalah Rp. 30.000-35.000 dengan kemasan 25 kilo gram,” tuturnya saat dikonfirmasi NU Online Jatim di kediamannya Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep, Kamis (04/11).
Dijelaskan pula, pada saat MT 1 (musim tanam awal tahun 2021) pemerintah menaikkan harga dua jenis pupuk, yakni urea dan organik. Dengan rincian harga, pupuk urea naik menjadi Rp. 2500-3.000 per- kilogram atau naik 5 persen per- 1 kilogram/ 22,5 persen per- 50 kilogram. Sedangkan pupuk organik Rp. 40.000-45.000 per- 25 kilogram atau naik 40 persen per- 50 kilogram.
“Kami bagian warga NU yang berkecimpung dalam bidang pertanian. Kebetulan kami ketua kelompok tani, sehingga tahu apa yang menjadi keluhan dan kegelisahan masyarakat. Intinya para petani tidak mau harga pupuk itu naik, apalagi pada masa pandemi,” ungkapnya.
Pria yang menjadi Ketua LPPNU Pragaan tersebut menjelaskan, ada dua kesulitan yang dihadapi para petani saat ini, seperti mencari nafkah untuk sehari-hari pada masa pandemi.
“Kami memohon kepada Kementerian terkait untuk menurunkan harga pupuk di masa pandemi. Sebab sampai saat ini pemerintah tidak menurunkan harga pupuk bersubsidi, itu mestinya pemerintah peduli terhadap para petani di masa pandemi ini,” pinta alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk itu.
Menurutnya, semestinya pemerintah tidak terlalu tinggi menaikan harga pupuk bersubsidi itu sampai 2-3 persen.
Baca juga: Kiai Musleh Adnan: NU Lahir dari Tangan Wali
“Kami selaku pengurus LPPNU Sumenep berharap pemerintah mendengarkan keluhan para petani, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat,” harap Wakil Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Karduluk tersebut.
